JAKARTA, UNHAS.TV - Forum Guru Besar Insan Cita mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah nyata dalam menegakkan supremasi hukum, memberantas korupsi, memperluas lapangan kerja, serta memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Seruan Forum Guru Besar itu disampaikan melalui pernyataan sikap yang diumumkan di Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Pernyataan sikap ini lahir di tengah meningkatnya aksi massa yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 di sejumlah daerah, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Mataram, hingga Denpasar.
Forum menilai gelombang protes tersebut merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, DPR, maupun lembaga peradilan yang dianggap gagal memberikan rasa keadilan.
“Demonstrasi besar-besaran adalah refleksi dari hilangnya penegakan hukum yang adil. Rakyat muak dengan elite yang sibuk berkonflik, sementara penderitaan mereka diabaikan,” demikian tertulis dalam pernyataan sikap yang ditandatangani puluhan guru besar, di antaranya Prof Mahfud MD, Prof R Siti Zuhro, dan Prof Didik J Rachbini.
Kritik atas Kesenjangan
Forum Guru Besar menilai ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Setengah dari pendapatan negara, menurut mereka, masih dinikmati kelompok terkaya, sementara mayoritas rakyat merasakan kesenjangan.
Kondisi tersebut diperburuk oleh birokrasi yang tidak efisien, praktik kongkalikong antara pejabat dan pengusaha, serta lemahnya penegakan hukum.
“Indonesia berpotensi menjadi negara maju, tetapi peluang itu terhambat oleh kesenjangan sosial dan praktik monopoli. Taruhannya adalah persatuan Indonesia,” tulis Forum dalam pernyataannya.
Selain itu, Forum juga menyodorkan delapan solusi jangka menengah. Di antaranya, Presiden diminta memimpin langsung gerakan pemberantasan korupsi, memperkuat institusi pengawasan seperti BPK dan BPKP, serta mereformasi birokrasi agar transparan dan berkelas dunia.
Forum menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap undang-undang yang membebani rakyat, mencegah bonus demografi berubah menjadi bencana, dan memastikan praktik demokrasi lebih sesuai dengan nilai Pancasila.
Forum juga meminta Presiden mengevaluasi rencana pendirian perguruan tinggi baru di bawah Danantara, dan lebih mempercayai perguruan tinggi yang sudah ada dengan meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing di tingkat internasional.
Sebagai Panggilan Moral
Pernyataan sikap ini, menurut para guru besar, merupakan panggilan moral dan akademik untuk menjaga keutuhan bangsa. Mereka menekankan pentingnya keadilan sosial dan pemerintahan yang bersih agar masyarakat kembali percaya pada negara.
“Kami menyerukan Presiden dan DPR untuk segera merespons dengan langkah nyata, baik dalam bentuk quick win maupun sustainable solutions, demi mencegah kerusakan yang lebih dalam,” tulis Forum Guru Besar Insan Cita.
Forum ini diisi oleh 88 guru besar yang mayoritas merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), termasuk sejumlah tokoh nasional. Mereka berharap suara kolektif ini bisa menjadi pengingat bagi pemerintah untuk tidak abai terhadap suara rakyat.
Sebagai langkah jangka pendek, Forum Guru Besar Insan Cita merinci delapan tuntutan mendesak kepada pemerintah:
1. Menghentikan kekerasan dalam penanganan aksi massa dengan pendekatan persuasif dan humanis.
2. Mereformasi Polri secara menyeluruh dengan pergantian pimpinan.
3. Menata ulang kabinet dengan mengganti menteri yang tidak kompeten dan dipersoalkan publik.
4. Mengganti anggota DPR yang menimbulkan kemarahan rakyat.
5. Mempercepat pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, baik melalui DPR maupun Perppu.
6. Mengembalikan independensi KPK dengan mengembalikan undang-undang ke bentuk sebelum 2019.
7. Mencabut UU Cipta Kerja serta memperluas lapangan kerja untuk menekan pengangguran.
8. Menata ulang program Makan Bergizi Gratis agar lebih tepat sasaran, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.
