Ketua Komisioner KPU Sulsel, Hasbullah SSos MKesos menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara KPU Sulsel dan Unhas. Menurutnya, kolaborasi ini sudah berjalan melalui berbagai program seperti KKN dan magang dalam tahapan pemilu.
“Kolaborasi yang maksimal dari semua pihak sangat penting agar setiap tahapan pemilu berjalan dengan baik. Melalui tema Pilkada 2024 dan tagline #PilkadaUntukKita, kami mengajak semua unsur masyarakat untuk turut bertanggung jawab menjaga kelancaran dan integritas proses demokrasi ini,” ujar Hasbullah.
.webp)
KARTUN. Sekun Unhas Prof Sumbangan Baja menyerahkan cenderamata lukisan kartun ke Prof Muhammad Al Hamid di sela Seminar Nasional Pilkada Tahun 2024 di Gedung Ipteks Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, pada Kamis (17/10/2024). (dok Humas Unhas)
Seminar Nasional ini secara resmi dibuka Sekretaris Universitas Unhas Prof Ir Sumbangan Baja MPhil PhD. Ia menekankan bahwa dinamika Pilkada yang semakin kompleks telah mendorong tumbuhnya lembaga survei.
“Kita berharap melalui diskusi ini akan lahir rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan peran lembaga survei, sehingga dapat bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan politik yang bersih dan demokratis,” jelas Prof. Sumbangan
Prof Sumbangan juga menyoroti pentingnya menegakkan supremasi hukum dalam setiap proses demokrasi.
“Demokrasi harus berjalan dalam bingkai supremasi hukum yang ditegakkan, namun kita juga harus berhati-hati agar tidak melampaui batas hingga justru merusak demokrasi itu sendiri,” tambahnya.
Unhas terus beradaptasi dengan perubahan dan dinamika politik yang terjadi, terutama dalam menghadapi Pilkada yang berlangsung di Sulawesi Selatan.
Dengan diselenggarakannya seminar ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusi lembaga survei dalam mendukung jalannya demokrasi yang sehat dan berkualitas.
Seminar ini juga mendorong mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa untuk berperan aktif dalam menjaga integritas demokrasi dan turut serta dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. (*)
