Polhum

Gibran Tinggalkan Ruang Kosong, Persaingan Pengaruh di Lingkar Kekuasaan Menguat

Dosen Ilmu Politik FISIP Unhas Dr Andi Ali Armunanto SIP MSi. (Unhas TV/Andrea

MAKASSAR, UNHAS.TV – Keluarnya Gibran Rakabuming Raka dari konstelasi politik nasional dinilai membuka ruang persaingan baru di lingkar kekuasaan. 

Sejumlah partai politik mulai memperkuat posisi tawar untuk memperebutkan pengaruh, baik dalam pengisian jabatan Wakil Presiden maupun posisi strategis di pemerintahan Prabowo.

Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Dr Andi Ali Armunanto SIP MSi menilai keluarnya Gibran meninggalkan kekosongan dalam peta kekuatan politik nasional. 

Kondisi tersebut membuka peluang bagi partai-partai politik untuk mengonsolidasikan kekuatan dan memperkuat posisi mereka dalam pemerintahan.

“Dengan keluarnya Gibran dari konstelasi politik rezim saat ini, saya kira meninggalkan kekosongan. Bukan hanya kekosongan jabatan, tetapi juga kekosongan partner politik dan partner kekuatan politik,” jelas Ali Armunanto.

Menurutnya, kekosongan tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk meningkatkan posisi tawar demi memperoleh akses dan pengaruh dalam pemerintahan. 

Sejumlah partai bahkan mulai menunjukkan pergerakan, meskipun belum secara terbuka menyampaikan kandidat yang akan diusung.

Persaingan ini tidak hanya berkaitan dengan pengisian jabatan Wakil Presiden, tetapi juga menyangkut perebutan posisi strategis dalam koalisi pemerintahan. 

Sosok yang nantinya menempati posisi tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.

Ali Armunanto menjelaskan, dinamika persaingan politik tersebut dapat diamati melalui berbagai pergerakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mulai dari inisiatif politik hingga isu-isu yang diangkat oleh masing-masing kelompok.

Sejumlah nama pun mulai mencuat dalam bursa kandidat, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Mahfud MD, hingga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Meski demikian, Andi Ali menilai proses penentuan sosok pengganti tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata. 

Negosiasi politik, kekuatan posisi tawar, serta relasi kekuasaan antarpartai akan menjadi faktor penting dalam menentukan sosok yang akan mengisi posisi tersebut.

“Ini bukan proses administratif semata. Siapa yang memenuhi syarat atau tidak, tetapi ini proses politik. Tentu ada tawar-menawar dan relasi kuasa yang bekerja di situ karena hasil akhirnya akan sangat menentukan komposisi rezim sekarang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, meskipun kekuasaan pemerintahan diperkirakan tetap terkonsolidasi di bawah kepemimpinan Prabowo, persaingan untuk mengisi posisi-posisi strategis akan terus berlangsung di antara partai politik.

Dengan demikian, dinamika pascakekeluarnya Gibran dari konstelasi politik nasional diperkirakan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi konfigurasi koalisi dan arah kekuasaan pemerintahan ke depan.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)