MAKASSAR, UNHAS.TV - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima kunjungan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun) Mahkamah Agung RI, Marsekal Muda TNI Yuwono Agung Nugroho, di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (24/9/2025).

Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Gubernur didampingi sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel menyambut langsung rombongan Badilmiltun yang hadir di Makassar untuk membicarakan agenda penting terkait pembangunan sarana peradilan militer.

“Menerima kunjungan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, Bapak Yuwono Agung Nugroho, di Rujab Gubernur Sulsel,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.

Menurut Gubernur, pertemuan itu membahas secara khusus persiapan pembangunan gedung Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) V Makassar.

Gedung tersebut rencananya akan berdiri di Kota Makassar sebagai pusat peradilan militer tingkat tinggi yang membawahi sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur.

“Kami membahas persiapan penyiapan lahan pembangunan gedung Pengadilan Militer Tinggi V Makassar,” jelasnya.

Pembangunan gedung Pengadilan Militer Tinggi V dinilai sangat strategis. Selama ini, peradilan militer di wilayah Indonesia timur membutuhkan fasilitas yang representatif untuk menunjang proses peradilan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.

Kehadiran gedung baru di Makassar diharapkan dapat memperkuat pelayanan hukum bagi anggota TNI dan pihak terkait yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan militer.

Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, Marsekal Muda TNI Yuwono Agung Nugroho, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sulsel.

Menurutnya, kesiapan daerah, terutama terkait penyediaan lahan, menjadi faktor penting dalam memperlancar tahapan pembangunan.

“Kami mengapresiasi perhatian dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Sulsel. Sinergi ini sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan gedung Pengadilan Militer Tinggi V dapat segera terwujud,” kata Yuwono Agung Nugroho.

Ia menambahkan, keberadaan gedung baru nantinya tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan peradilan, tetapi juga simbol komitmen bersama dalam memperkuat supremasi hukum di lingkungan militer.

Pertemuan antara Gubernur dan jajaran Mahkamah Agung ini menandai langkah awal yang signifikan menuju realisasi pembangunan gedung tersebut.

Proses selanjutnya akan melibatkan koordinasi lebih lanjut antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan Mahkamah Agung RI.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah provinsi, pembangunan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar diharapkan dapat segera terealisasi.

Hal ini sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat kegiatan pemerintahan, hukum, dan pertahanan di kawasan timur Indonesia. (*)