Karir

Habibie Razak Terpilih Jadi Ketua BK Sipil PII, Siap Bawa Insinyur Sipil Lebih Inklusif

JAKARTA, UNHAS.TV - Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (BK Sipil PII) resmi menetapkan nakhoda barunya dalam Musyawarah Nasional yang digelar Sabtu, 28 Juni 2025, di Hotel DoubleTree, Bintaro.

Terpilih Insinyur senior Ir Habibie Razak MM IPU FIEAust ASEAN Eng ACPE APEC Eng CPEng EngExec IntPE (Aus) sebagai Ketua BK Sipil PII periode 2025–2028.

Pemilihan dilakukan secara terbuka dan demokratis melalui mekanisme one man one vote, yang diikuti oleh para anggota, baik yang hadir langsung maupun secara daring.

Hasil akhir menunjukkan lulusan Teknik Sipil Universitas Hasanuddin ini meraih suara terbanyak, yaitu 694 suara atau 63,84 persen dari total suara sah.

Habibie unggul jauh atas pesaing terdekatnya, Ir Imam Purwoto yang mengantongi 184 suara (16,93%), disusul Ir Dandung Sri Harninto dengan 138 suara (12,69%).

Tiga kandidat lain, yakni Dr Ir Gentur Prihantono Sandjoyo Putro dan Dr Ir Muhammad Fauzan, masing-masing memperoleh 36 (3,31%) dan 35 suara (3,22%).

Kemenangan tersebut disambut hangat oleh komunitas insinyur sipil nasional. Tak terkecuali Ketua Ikatan Alumni Teknik Unhas Ir AM Sapri Pamulu MSc PhD.

"Selamat Dinda Habibie Razak. Semoga membawa kemajuan bagi Persatuan Insinyur Indonesia, utamanya untuk Badan Kejuruan Sipil," ujar Sapri Pamulu. 



Habibie Razak terpilih Ketua Badan Kejuruan (BK) Sipil PII Periode 2025-2028.


Habibie dikenal luas sebagai figur teknokrat yang aktif dalam berbagai forum keinsinyuran dan kebijakan publik.

Ia memiliki rekam jejak panjang di bidang konstruksi dan energi, serta kerap mendorong sinergi antara profesional dan akademisi.

Dalam sambutan kemenangannya, Habibie menegaskan komitmennya membawa BK Sipil menjadi lebih adaptif terhadap tantangan zaman.

Ia menekankan pentingnya organisasi profesi untuk tidak sekadar menjadi tempat berhimpun, tetapi juga menjadi aktor strategis dalam pembangunan nasional.

"BK Sipil harus menjadi jembatan antara dunia profesi, industri, dan pemerintah. Kita tidak bisa hanya menjadi pengamat; kita harus terlibat dalam menyusun solusi, memberi rekomendasi teknis, dan aktif mengawal arah kebijakan infrastruktur Indonesia ke depan," ujar Habibie.

Ia juga menyoroti pentingnya menjadikan BK Sipil lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu strategis seperti perubahan iklim, keberlanjutan, serta pemerataan pembangunan wilayah.

Masa jabatan Habibie akan berlangsung hingga 2028. Ia diharapkan membawa semangat baru dalam memperkuat posisi insinyur sipil Indonesia sebagai pilar pembangunan nasional berbasis pengetahuan dan keahlian teknis. (*)