MAKASSAR, UNHAS.TV - Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (IKA FH-UH) akan menggelar kegiatan Halalbihalal dan Musyawarah Alumni pada Ahad, 6 April 2025, bertempat di Hotel Aryaduta, Makassar. Acara besar ini diproyeksikan dihadiri sekitar 2.000 alumni dari berbagai angkatan dan profesi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Ketua Panitia Pelaksana, Muhammad Burhanuddin, SH, MH, menyampaikan bahwa kegiatan ini akan menjadi momentum penting bagi alumni Fakultas Hukum Unhas untuk mempererat silaturahmi dan memperkokoh soliditas antaralumni.

“Saya berharap seluruh alumni IKA FH-UH di mana pun berada dapat memanfaatkan acara ini untuk mempererat hubungan dan memperkuat jejaring,” ujarnya di Makassar, Rabu (2/4).

Kegiatan ini mengusung tema “Merangkai Cerita, Memperkuat Silaturahmi dan Memperkokoh Soliditas Alumni Menuju Indonesia Emas.” Burhanuddin menambahkan bahwa kegiatan akan dikemas secara menarik, khidmat, dan berkesan, karena masih berlangsung dalam suasana Lebaran.

BACA: FH Unhas Gelar Halalbihalal dan Musyawarah Temu Alumni, Hadirkan Tokoh Nasional

Selain menjadi ajang temu kangen dan konsolidasi, panitia juga menyiapkan peluncuran buku biografi mini berisi profil alumni lintas profesi sebagai bentuk dokumentasi jejak langkah dan kontribusi alumni FH-UH dalam berbagai bidang.

Musyawarah ini juga akan memilih Ketua IKA FH-UH yang baru. “Sudah saatnya alumni FH-UH bersatu memperkuat jejaring nasional dan internasional menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Burhanuddin yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PP Garuda Asta Cita Nusantara.

Kegiatan ini berada di bawah koordinasi langsung Plt Ketua Umum IKA FH-UH, Dr Chaerul Amir, SH, MH, yang menerbitkan Surat Keputusan Panitia pada 25 Maret 2025. Prof Dr Farida Patittingi, SH, M.Hum, dan Prof Dr Hamzah Halim, SH, MH, MAP bertindak sebagai pelindung acara.

Panitia juga didukung oleh jajaran pengarah yang terdiri atas sejumlah tokoh alumni, termasuk Prof Dr Faisal Abdullah, Prof Dr Musakkir, Dr Laode M. Syarif, dan nama-nama lain dari kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga pejabat negara.