MAKASSAR, UNHAS.TV-Parlemen Lebanon pada hari Kamis, 9 Januari, memilih Joseph Aoun, Komandan Angkatan Darat Lebanon, sebagai Presiden Lebanon setelah melalui dua putaran pemungutan suara.Dengan demikian, Parlemen Lebanon mengakhiri kekosongan jabatan Presiden yang berlangsung sejak masa jabatan Michel Aoun berakhir pada Oktober 2022.

Joseph Aoun, yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Michel Aoun, meskipun merupakan pendatang baru dalam dunia politik, diharapkan dapat memanfaatkan posisinya untuk menjaga gencatan senjata yang rapuh dengan Israel dan mencegah negaranya dari kehancuran ekonomi.

Joseph Aoun tampaknya mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Arab Saudi. Pada hari Jumat, ia akan genap berusia 61 tahun. Sejak tahun 2017, ia memimpin Angkatan Darat Lebanon, yang selama ini menerima dukungan dari Amerika Serikat.

Joseph Aoun, Komandan Angkatan Darat Lebanon, berhasil mendapatkan dukungan yang cukup untuk meraih kursi Presiden Lebanon setelah dua tahun kekosongan jabatan ini.

Menurut laporan ‘Mehr’, di tingkat domestik, Partai Sosialis Progresif dan Fraksi ‘Persatuan Demokratik’ yang dipimpin oleh Teymour Jumblatt mendukung Aoun. Sementara itu, Gerakan Patriotik Bebas yang dipimpin oleh Gebran Bassil menentang pemilihan Joseph Aoun. Meskipun Hizbullah tidak mendukung Aoun, mereka menyatakan melalui wakil-wakilnya bahwa mereka tidak memveto pencalonan Komandan Angkatan Darat tersebut.

Jenderal Aoun lahir pada tahun 1964 di kota kecil Al Ain, di Lebanon Utara. Ia berasal dari keluarga biasa di Lebanon dan setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, ia masuk ke Akademi Militer Lebanon. Jenderal Aoun telah mengikuti pelatihan militer khusus baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat dan Prancis. Pada tahun 1983, ia bergabung dengan Angkatan Darat Lebanon dan dengan keterampilannya, ia memegang berbagai posisi penting di unit-unit utama militer hingga akhirnya diangkat menjadi Komandan Angkatan Darat pada tahun 2017.

Meskipun Aoun mendapat dukungan dari Amerika Serikat karena ketergantungan militer Lebanon terhadap bantuan Amerika, ia selalu bersikap netral dan profesional dalam berbagai isu. Walaupun ada upaya dari pihak-pihak tertentu di dalam dan luar negeri untuk mendorong militer melawan Hizbullah, Jenderal Aoun tidak pernah mengambil langkah yang bertentangan dengan Hizbullah. Pendekatannya terhadap perlawanan selalu profesional dan logis. Bahkan, dalam konflik baru dengan rezim Zionis, Aoun menolak untuk mengambil tindakan yang bertentangan dengan perlawanan dan justru menekankan pentingnya koordinasi dengan mereka.

Berkat sikap netralnya, transparansi dalam memimpin militer, serta usahanya menjaga persatuan Lebanon, Joseph Aoun dianggap sebagai salah satu tokoh terkemuka dan hampir tidak kontroversial di negara ini. Terlebih lagi, Hizbullah telah menegaskan bahwa mereka tidak keberatan dengan pencalonan Jenderal Aoun.

Reaksi Biden Terpilihnya Presiden Baru Lebanon

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, menyambut baik terpilihnya Joseph Aoun sebagai Presiden Lebanon dan menyebutnya sebagai "pemimpin yang tepat" untuk negara tersebut.

Biden dalam pernyataannya mengatakan, "Presiden Aoun memiliki kepercayaan penuh dari saya. Saya sangat yakin bahwa dia adalah pemimpin yang tepat untuk masa ini."

Parlemen Lebanon pada Kamis sore, dalam putaran kedua pemungutan suara untuk memilih presiden, mengangkat Jenderal Joseph Aoun, Komandan Angkatan Darat, sebagai Presiden baru Lebanon.

Pada putaran pertama pemungutan suara yang diadakan pada Kamis pagi, Aoun hanya memperoleh 71 suara.

Berdasarkan tradisi politik Lebanon, Presiden harus berasal dari komunitas Kristen Maronit, Ketua Parlemen dari komunitas Syiah, dan Perdana Menteri dari komunitas Sunni. Masa jabatan presiden adalah enam tahun. Presiden memiliki peran sebagai simbol persatuan nasional, penjaga konstitusi, dan bertanggung jawab untuk menandatangani undang-undang serta menunjuk Perdana Menteri setelah berkonsultasi dengan parlemen.

Sejak berakhirnya masa jabatan Michel Aoun pada Oktober 2022, Parlemen Lebanon, meskipun telah mengadakan 12 sesi, belum berhasil memilih presiden baru hingga kini.(*)