Oleh: Yusran Darmawan*

Diplomasi tidak selalu lahir di istana negara. Kadang ia tumbuh di ruang tamu yang tenang, jauh dari sorot kamera dan hiruk-pikuk konferensi pers. Di sanalah percakapan menjadi lebih jujur, dan kepercayaan menemukan jalannya sendiri.

Suatu sore di Jakarta Selatan, Rabu (3/3/2026), sebuah mobil diplomatik berhenti di depan rumah Jusuf Kalla. Tamu yang datang adalah Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi.

Peristiwa itu segera memantik perhatian. Sang duta besar tidak lebih dulu menuju Istana Merdeka. Ia tidak menemui Presiden Prabowo Subianto atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia justru mendatangi seorang tokoh yang tak lagi memegang jabatan resmi.

Dalam diplomasi, pilihan semacam itu tidak pernah sekadar soal jadwal. Ia adalah pesan. Ia menunjukkan kepada siapa sebuah negara merasa lebih nyaman berbicara, terutama ketika situasi sedang genting.

Saat itu Iran berada dalam konflik terbuka dengan Amerika Serikat dan Israel. Serangan militer memakan korban sipil. Dunia Islam berduka ketika Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, wafat akibat serangan tersebut. Peristiwa ini bukan hanya tragedi bagi Iran, tetapi juga pukulan simbolik bagi umat Islam di berbagai negara.

Di tengah suasana itu, perhatian tertuju pada Indonesia.

Respons pemerintah terlihat tidak sepenuhnya tegas. Pada awal peristiwa, tidak segera muncul pernyataan resmi yang jelas tentang wafatnya Khamenei.

Tidak ada ucapan belasungkawa terbuka yang cepat disampaikan oleh kepala negara. Padahal dalam tradisi diplomasi dunia Islam, penghormatan simbolik terhadap pemimpin yang wafat biasanya dilakukan segera.

Belakangan memang dikirim surat dukacita melalui jalur diplomatik. Namun jeda waktu membuat respons tersebut terasa lamban. Pemerintah lebih banyak menekankan ajakan menahan diri dan seruan perdamaian, bukan sikap moral yang tegas terhadap tragedi yang terjadi.

Presiden Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia menjadi mediator konflik. Secara diplomatik ini menunjukkan niat baik. Namun bagi Iran, tawaran tersebut dinilai belum relevan. Pemerintah Iran menyatakan bahwa perundingan dengan Amerika Serikat tidak akan membawa hasil berarti dalam situasi saat ini.

Akibatnya muncul kesan bahwa posisi Indonesia berada di wilayah abu-abu.

Sikap Presiden Prabowo terlihat ambigu. Ia tidak menunjukkan keberpihakan moral yang jelas, tetapi juga tidak sepenuhnya mengambil jarak. Indonesia ingin tampil sebagai penengah, tetapi belum tampak berdiri pada posisi empatik yang kuat.

Sebagian pengamat melihat ambiguitas ini dalam konteks geopolitik yang lebih luas. Kedekatan Prabowo dengan lingkaran politik Amerika Serikat, termasuk keterlibatannya dalam forum Board of Peace, menimbulkan persepsi baru. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo bahkan mendapat pujian terbuka dari Donald Trump.

Dalam konflik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat, kedekatan simbolik semacam itu mudah menimbulkan tafsir geopolitik. Iran mungkin melihat Indonesia sedang berhitung hati-hati: tidak ingin memusuhi Iran, tetapi juga tidak ingin terlihat berseberangan dengan Washington.

Ambiguitas itu membuat diplomasi Indonesia tampak gamang. Dalam situasi seperti itulah, pertemuan Dubes Iran dengan Jusuf Kalla menjadi sangat bermakna.

Iran tampaknya tidak hanya mencari jalur diplomasi formal, tetapi juga figur yang memiliki rekam jejak historis dalam hubungan kedua negara. Jusuf Kalla adalah bagian penting dari memori tersebut.

Hubungan JK dengan Iran sudah terjalin lama. Ketika gempa besar menghancurkan Bam pada 2003, JK yang saat itu menjabat menteri koordinator mendorong Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan. Meski Indonesia masih dalam masa pemulihan ekonomi, bantuan tetap dikirim: dana, obat-obatan, dan tim medis.

Nilainya mungkin tidak besar, tetapi maknanya mendalam. Bagi Iran, itu adalah bukti solidaritas tulus saat mereka sedang terluka.

Kepercayaan itu semakin kuat ketika isu nuklir Iran memanas di Dewan Keamanan PBB. Negara-negara Barat mendorong sanksi keras. Indonesia berada dalam tekanan besar. Namun JK, yang saat itu menjadi wakil presiden, memilih sikap berbeda: Indonesia mengambil posisi abstain.

Keputusan itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak tunduk pada tekanan kekuatan besar. Sikap tersebut meninggalkan kesan mendalam di Teheran. Presiden Iran saat itu, Mahmoud Ahmadinejad, bahkan memeluk JK dengan mata berkaca-kaca.

Kepercayaan tumbuh dari keberanian mengambil posisi ketika situasi sulit.