JAKARTA, UNHAS.TV - Jumlah pemudik pada Lebaran 2025 tercatat menurun drastis. Kementerian Perhubungan mencatat sekitar 146,48 juta orang melakukan perjalanan mudik tahun ini, turun 24 persen dari 193,6 juta orang pada tahun lalu.
Menurunnya arus mudik ini disebut sebagai cerminan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Muhaimin Iskandar, mengatakan daya beli masyarakat—terutama kelas menengah—mengalami tekanan dalam beberapa bulan terakhir.
“Penurunan ini menunjukkan bahwa situasi ekonomi belum sepenuhnya membaik. Banyak masyarakat, termasuk kelas menengah, yang menahan diri untuk tidak mudik karena kondisi keuangan mereka sedang tidak memungkinkan,” kata Muhaimin di Jakarta, Senin (1/4).
Menurutnya, beban ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak mudik.
“Mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Harga kebutuhan pokok naik, biaya transportasi masih tinggi meski ada potongan, dan sebagian dari mereka bahkan kehilangan pekerjaan. Jadi mudik bukan lagi prioritas,” ujar Muhaimin.
Kondisi ini berdampak langsung terhadap perekonomian daerah. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mencatat perputaran uang selama musim mudik tahun ini diperkirakan hanya mencapai Rp137,9 triliun, lebih rendah dari Rp157,3 triliun pada 2024.
Penurunan ini berpengaruh pada sektor perdagangan, pariwisata, dan UMKM di daerah yang biasanya menggeliat selama libur Lebaran.
Banyak pelaku usaha kecil mengeluhkan sepinya pembeli. Biasanya, mereka mendapat lonjakan pendapatan dari penjualan makanan khas, oleh-oleh, dan jasa selama musim mudik. Namun tahun ini, situasinya berbeda.
Meski demikian, sebagian pihak menilai ekonomi nasional masih stabil. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyebut bahwa meski jumlah pemudik menurun, sektor industri makanan-minuman dan pariwisata tetap menunjukkan pergerakan.
Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi berbagai kebijakan guna meningkatkan daya beli masyarakat menjelang semester kedua 2025, termasuk insentif tambahan untuk sektor informal dan UMKM.(*)
