MEDAN, UNHAS.TV - Pemerintah Kota Makassar memperkenalkan inovasi layanan digital Lontara+ dalam Forum Komunikasi dan Digital atau Komdigi, bagian dari Rapat Kerja Nasional XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI 2026 di Hotel Arya Duta, Medan, Kamis (2/7/2026).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, mengatakan Lontara+ menjadi bagian dari strategi Makassar memperkuat pelayanan publik, komunikasi pemerintahan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

“Media sosial tidak lagi hanya menjadi tempat pemerintah menyampaikan informasi. Di Makassar, kami melihatnya sebagai sensor sosial kota, sebagai early warning system untuk menangkap keluhan, masukan, dan dinamika yang berkembang di masyarakat,” kata Roem.

Menurut dia, pemerintah daerah harus membaca ruang digital sebagai sumber informasi publik yang bergerak cepat. Dengan pendekatan itu, potensi persoalan dapat dideteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis komunikasi.

Roem juga menyoroti peran akun-akun informasi lokal atau infocitis. Ia menyebut akun semacam itu tidak semata menjadi tantangan, tetapi dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperluas penyebaran informasi layanan dan kebijakan publik. “Di setiap kota, akun-akun informasi lokal punya pengaruh luar biasa,” ujarnya.

Saat ini, aplikasi Lontara+ telah memiliki sekitar 78 ribu pengguna aktif. Pemkot Makassar menargetkan jumlah pengguna mencapai 500 ribu sesuai peta jalan transformasi digital hingga 2029.

Roem mengatakan Lontara+ tidak hanya menjadi aplikasi layanan, tetapi juga sarana membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan digital. “Trust inilah yang menjadi kunci dalam komunikasi publik dan pelayanan digital,” katanya.

Salah satu layanan yang telah terintegrasi penuh dalam Lontara+ adalah SPMB. Inovasi ini disebut menjadi salah satu pilot project Kementerian PAN-RB dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun ini.

Roem menjelaskan seluruh integrasi data digital, termasuk layanan publik dan dinamika media sosial, bermuara pada dashboard Wali Kota Makassar. Dashboard itu dipakai untuk membantu kepala daerah mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan berbasis data.

Menurut dia, ekosistem digital tersebut juga membantu pemerintah meredam potensi pro-kontra kebijakan publik. Dengan data yang kuat dan komunikasi terbuka, pemerintah dinilai dapat bergerak lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Forum Komdigi APEKSI 2026 mengangkat tema “Digital Insights, Better Governance”. Kegiatan ini menjadi ruang berbagi praktik baik antar-pemerintah kota dalam memperkuat tata kelola digital, ketahanan informasi, dan pelayanan publik yang responsif. (*)