MAKASSAR, UNHAS.TV - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima audiensi UPTB Pendapatan Wilayah Makassar I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Balai Kota Makassar, Rabu (2/4/2026).

Pertemuan itu membahas upaya mengoptimalkan pemungutan opsen pajak daerah sebagai salah satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah.

Audiensi tersebut dipimpin Kepala UPTB Pendapatan Wilayah Makassar I Bapenda Sulsel, Luth Perkasa. Ia mengatakan pertemuan itu merupakan bagian dari dukungan terhadap program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah.

Menurut Luth, Bapenda Sulsel menargetkan kontribusi opsen pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Untuk mengejar target itu, sejumlah langkah strategis diusulkan, antara lain penambahan gerai layanan Samsat, dukungan kendaraan operasional, serta penguatan kerja sama dalam dukungan akomodasi.

“Untuk mendukung program multiyears Pemerintah Provinsi, Pak Gubernur menekankan kepada Bapenda untuk bisa agak lebih kencang lagi terkait penerimaan pajak. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan koordinasi supaya pendapatan bisa jauh lebih meningkat,” kata Luth.

Bagi Pemerintah Provinsi, peningkatan penerimaan pajak bukan semata soal target angka. Di lapangan, capaian tersebut sangat bergantung pada kemudahan layanan, efektivitas pendataan, dan koordinasi antarinstansi.

Karena itu, dukungan pemerintah kota dipandang penting, terutama di wilayah Makassar yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi di Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal itu, Munafri menyatakan Pemerintah Kota Makassar mendukung program-program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Namun ia mengingatkan, peningkatan kepatuhan pajak tidak cukup didorong lewat sosialisasi semata. Menurut dia, perlu penguatan sistem, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor agar hasilnya lebih terukur.

Munafri menilai keberadaan gerai-gerai layanan tetap penting, tetapi kualitas layanan juga harus dibenahi agar lebih representatif dan mudah diakses masyarakat.

Di saat yang sama, Pemerintah Kota Makassar, kata dia, juga berkomitmen menata administrasi kendaraan dinas agar lebih tertib dan transparan.

“Kolaborasi yang kuat dan data yang akurat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan penerimaan daerah,” ujar Munafri.

Wali kota yang akrab disapa Appi itu juga menyoroti potensi pajak kendaraan roda dua yang dinilainya masih besar.

Potensi tersebut, menurut dia, belum akan optimal bila tidak dibarengi pendataan yang lebih akurat. Karena itu, ia mendorong kerja sama yang lebih erat dengan dealer maupun agen pemegang merek untuk memperkuat basis data kendaraan.

Selain itu, Munafri menekankan pentingnya sinkronisasi data antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Tanpa data yang sama, kebijakan berisiko tumpang tindih dan pelaksanaan di lapangan menjadi tidak efisien.

“Sinkronisasi data ini akan membuat kita jauh lebih efisien dalam bertindak, tinggal kita bagi. Tinggal dimaksimalkan semua sumber daya yang kita punya untuk itu,” kata dia.

Pemerintah Kota Makassar berharap sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam optimalisasi pajak daerah dapat terus diperkuat. Tujuannya memperbesar potensi penerimaan daerah untuk menopang pembangunan yang lebih berkelanjutan. (*)