MAKASSAR, UNHAS.TV — Rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) menjadi perbincangan publik. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, terutama terkait arah pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Sejumlah kalangan menilai pendirian universitas baru perlu dikaji secara matang, mengingat Indonesia telah memiliki berbagai perguruan tinggi yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Selain itu, alokasi anggaran untuk pembangunan universitas baru juga menjadi sorotan. Sebagian pihak menilai dana tersebut lebih baik dialokasikan untuk memperkuat universitas yang sudah ada, termasuk dalam peningkatan kualitas riset, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendidikan.

Di sisi lain, wacana pendirian URI juga dikaitkan dengan arah pendidikan yang dinilai cenderung mengarah pada pendekatan militeristik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait model pendidikan yang akan dikembangkan ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin Dr Andi Ali Armunanto SIP MSi menyoroti pentingnya menjelaskan kemendesakan pendirian URI serta arah kebijakan pendidikan nasional.

"Ya, saya kira juga seperti itu ya. Bahkan bukan sekolah saja, pendidikan-pendidikan untuk pekerjaan semua diarahkan ke militer. Sepertinya Prabowo membangun sebuah bangsa yang militeristik. Saya kira khusus untuk URI, pertanyaan pertama yang harus dijelaskan adalah apa sih urgensinya? Kita sudah punya top ten global university, termasuk saya kira Universitas Hasanuddin masuk di dalamnya, kenapa ini tidak dioptimalkan?" ujarnya.

Ia menilai pembangunan pendidikan di Indonesia seharusnya berbasis pada pengetahuan dan kearifan lokal, bukan semata-mata mengadopsi perspektif Barat.

Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa kejayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara dibangun berdasarkan pengetahuan yang kontekstual dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, penguatan universitas yang sudah ada dinilai lebih efektif, terutama dalam mendorong riset yang relevan, pengembangan sumber daya manusia, serta pemahaman terhadap local knowledge dan local wisdom.

Selain itu, model pendidikan yang terlalu berorientasi militer dikhawatirkan dapat menghasilkan pemimpin yang kurang kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada akhirnya, kebijakan pendidikan diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki pemahaman mendalam terhadap daerah dan masyarakat yang dipimpinnya, serta mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembangunan bangsa.(*)

Andrea Ririn Karina (UNHAS TV)