JAKARTA, UNHAS.TV - Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel pada Rabu malam, 20 Agustus 2025.
Melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Prabowo menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan mempersilakan lembaga antirasuah tersebut untuk menjalankan tugasnya sesuai aturan.
"Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya," ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/8/2025), didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya
Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyayangkan kejadian ini, terutama karena beliau telah berulang kali mengingatkan anggota Kabinet Merah Putih untuk menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan.
"Berkali-kali Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada seluruh anggota kabinet untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya," tambah Prasetyo.
Terkait nasib posisi Immanuel Ebenezer sebagai Wamenaker, Istana menyatakan bahwa Presiden akan segera melakukan pergantian apabila KPK menetapkan status hukum yang membuktikan keterlibatan Ebenezer dalam tindak pidana korupsi.
"Kan kita tunggu dulu 1x24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Sekali lagi, kalau memang terbukti, ya kita akan segera melakukan proses terhadap yang bersangkutan," jelas Prasetyo.
Prasetyo juga menegaskan bahwa kejadian ini menjadi pengingat keras bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk lebih berhati-hati. "Dengan kejadian ini, barangkali akan semakin keras kami memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet. Ini membuktikan bahwa korupsi sudah sedemikian, masuk kategori stadium lanjut," katanya.
KPK melakukan OTT terhadap Immanuel Ebenezer terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang melibatkan sejumlah perusahaan.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan penangkapan tersebut dan menyebutkan bahwa operasi ini juga mengamankan sekitar 10 hingga 20 orang, termasuk pejabat eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan, serta menyita sejumlah uang, puluhan mobil, dan motor merek Ducati.
Meski demikian, Istana menilai kinerja Immanuel Ebenezer selama menjabat Wamenaker cukup memuaskan, terutama dalam menangani permasalahan ketenagakerjaan seperti polemik PT Sritex. Namun, Prasetyo menegaskan bahwa hal ini tidak berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan.
Presiden Prabowo, yang dikenal vokal dalam isu pemberantasan korupsi, disebut tidak menunjukkan keterkejutan berlebihan atas peristiwa ini. "Ya, kalau terkejut 'wow-nya' gitu ya, nggak," kata Prasetyo. Beliau justru memandang kejadian ini sebagai momentum untuk memperketat pengawasan terhadap integritas pejabat negara.
Hingga saat ini, KPK masih memeriksa pihak-pihak yang terjaring OTT dan memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Pemerintah menegaskan akan menghormati hasil proses hukum tersebut dan siap mengambil langkah tegas sesuai perkembangan kasus.(*)
