UNHAS.TV - Gelombang demontrasi mahasiswa Prancis dikhawatirkan meluas karena sampai saat ini aparat kepolisian setempat belum bisa meredam kemaharan kamu muda negeri ini. Sejumlah wilayah di negeri itu, khususnya di beberapa sudut Kota Paris, laksana daerah perang.

Demonstrasi yang diiringi dengan perusakan sejumlah fasilitas publik ini dipicu oleh keadaan perekonomian negeri itu yang terus memperlihatkan pelemahan. Mereka menuntut perbaikan kondisi belajar karena sejumlah guru dikurangi sementara jumlah siswa dalam kelas terus bertambah.

Kondisi itu tercipta karena pemerintah mengalami defisit anggaran terus membengkak, utang publik lebih dari $4 triliun pada bulan Juni, dan pengeluaran pemerintah untuk biaya pensiunan juga meningkat seiring pertambahan jumlah warga yang pensiun.

Meski Prancis dikenal sebagai negara ekonomi kedua terbesar di Eropa, badai krisis tetap menggoyahkan stabilitas perekonomian. Pekan lalu, pemerintah Prancis mengusulkan pemotongan belanja besar-besaran dan kenaikan pajak yang bertujuan untuk mempersempit defisit anggaran, tetapi para pembeli obligasi khawatir bahwa langkah-langkah fiskal tersebut mungkin akan dilemahkan oleh para anggota parlemen menjelang pemilihan presiden tahun depan.

Pemilu ini berpotensi menggulingkan Presiden Emmanuel Macron dari posisi penerusnya, baik dari sayap kanan maupun sayap kiri, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang komitmen negara terhadap disiplin fiskal. 

Meskipun Partai Reli Nasional sayap kanan pimpinan Marine Le Pen baru-baru ini mengusulkan pemotongan pengeluaran besar-besaran yang bertujuan untuk menstabilkan keuangan publik, partainya juga tetap berkomitmen pada pengurangan pajak yang mahal.

Sejumlah pemimpin negara di Eropa pun mengkhawatirkan jika kondisi perekonomian Prancis memburuk, maka akan menjalar ke berbagai negara Eropa seperti Jerman maupun Belanda. Sejumlah analis keuangan melihat krisis yang terjadi di Prancis memiliki kemiripan dengan krisis utang zona Euro pada awal 2010-an.