MAKASSAR, UNHAS.TV - Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Kota Makassar resmi mencanangkan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Manggala dan Biringkanaya.
Pencanangan dilakukan di Anjungan Pantai Losari, Minggu (21/9/2025) pagi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana, khususnya banjir yang kerap melanda wilayah tersebut.
Hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Dr Robben Rico, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, para kepala dinas sosial se-Sulawesi Selatan, serta perwakilan masyarakat dari dua kecamatan sasaran program.
Dalam kegiatan ini, masyarakat dilibatkan secara langsung melalui pelatihan dan simulasi tanggap darurat. Fasilitas penunjang juga disiapkan, mulai dari lumbung sosial, shelter, hingga dapur umum.
Pencanangan KSB dirangkaikan pula dengan pembacaan pakta integritas, simulasi evakuasi bencana, serta pertunjukan seni yang melibatkan kelompok masyarakat setempat.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Dr. Robben Rico, menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memberi dukungan penuh, terutama dalam penyediaan shelter dan logistik.
“Kami mensupport dalam dua hal terutama, yang pertama terkait shelter, yang kedua terkait logistik. Jadi kami berada di belakang pak wali, apapun kebutuhan terkait itu, kami siap support bersama Kemensos dan BNPB,” kata Robben.
Ia menambahkan, langkah konkret dari pemerintah kota juga sangat penting dalam menanggulangi banjir. Menurutnya, persoalan debit air yang lebih besar dibanding kapasitas tampungan menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi secara menyeluruh.
Meski demikian, ia optimistis kepemimpinan Wali Kota Makassar mampu membawa perubahan signifikan.
“Saya melihat sudah banyak perubahan, minimal kebersihannya jauh lebih baik. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat perubahan yang lebih signifikan lagi terhadap kota Makassar,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan banjir.
Ia menilai pencanangan Kampung Siaga Bencana bukan sekadar acara seremonial, melainkan gerakan nyata untuk membangun budaya gotong royong dalam mitigasi bencana.
“Harapan kita tentu untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Pemerintah harus selalu hadir di tengah persoalan masyarakat," ujarnya.
"Dengan hadirnya dua kampung siaga bencana ini, warga tahu memposisikan diri, tahu bagaimana manajemen yang harus dilakukan ketika bencana datang. Jadi bukan panik yang menjadi dasar, tapi pertolongan dan penyelamatan,” jelas Munafri.
Ia menambahkan, masyarakat perlu dibekali keterampilan dan sistem mitigasi yang baik agar dapat merespons secara cepat dan tepat ketika bencana terjadi. Dengan dukungan logistik dan manajemen penanganan darurat, warga diharapkan lebih siap menghadapi situasi tak terduga.
Pembentukan Kampung Siaga Bencana di Makassar ini juga diproyeksikan sebagai model percontohan bagi daerah lain di Sulawesi Selatan.
Pemerintah menargetkan agar setiap wilayah rawan bencana memiliki komunitas siaga yang tangguh, sehingga risiko kerugian jiwa maupun materi dapat ditekan.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, pencanangan KSB di Makassar menjadi langkah awal membangun ketahanan sosial yang berkelanjutan.
Ke depan, program ini diharapkan memperkuat kesadaran publik bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga peran aktif masyarakat.
(Venny Septiani Semuel / Unhas.TV)
