MAKASSAR, UNHAS.TV - Pemerintah Kota Makassar terpilih menjadi salah satu dari 40 pemerintah daerah di Indonesia yang menjadi lokasi proyek percontohan atau pilot project Piloting Digital Bansos Kementerian Sosial.

Program ini dirancang untuk memperbaiki akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial melalui pemanfaatan teknologi berbasis data.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Penampungan dan Trauma Centre Dinas Sosial Kota Makassar, Masri Tajuddin, mengatakan penunjukan tersebut menunjukkan kepercayaan pemerintah pusat terhadap kesiapan Makassar menjalankan transformasi digital pelayanan perlindungan sosial.

“Alhamdulillah, Kota Makassar menjadi salah satu daerah yang dipercaya untuk melaksanakan Piloting Digital Bansos,” kata Masri, Selasa (14/7/2026).

Dalam program ini, proses penentuan penerima bantuan sosial tidak lagi hanya mengandalkan verifikasi manual. Penilaian kelayakan akan dilakukan melalui aplikasi Perlinsos yang dikembangkan Kementerian Sosial.

Petugas memasukkan sejumlah indikator sosial dan ekonomi masyarakat ke dalam aplikasi. Sistem kemudian mengolah data tersebut secara otomatis untuk menentukan apakah seseorang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial.

“Bukan lagi manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan hasil pengolahan data di aplikasi,” ujar Masri.

Indikator yang digunakan antara lain kondisi tempat tinggal, kapasitas daya listrik rumah tangga, kepemilikan aset, serta sejumlah variabel kesejahteraan lainnya.

Menurut Masri, penggunaan indikator yang lebih luas diharapkan dapat mengurangi kesalahan penetapan penerima bantuan.

Digitalisasi ini menjadi bagian dari penyempurnaan sistem pendataan sosial yang sebelumnya mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.

Kendati telah mengintegrasikan berbagai basis data kemiskinan, pemerintah masih menerima keluhan mengenai warga yang dinilai layak tetapi belum memperoleh bantuan, maupun penerima yang kondisi ekonominya dianggap sudah mampu.

“Aplikasi Perlinsos diharapkan menjadi solusi karena menggunakan lebih banyak indikator sehingga penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” kata Masri.

Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemerintah Kota Makassar menargetkan pembentukan sekitar 6.000 agen digital. Mereka akan mendampingi warga dalam memasukkan dan memutakhirkan data melalui aplikasi Perlinsos.

Para agen berasal dari kalangan aparatur sipil negara, meliputi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan PPPK paruh waktu berusia di bawah 40 tahun.

Setiap agen diwajibkan memiliki Identitas Kependudukan Digital karena aplikasi Perlinsos terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan.

Berdasarkan koordinasi Dinas Sosial, Badan Kepegawaian Daerah, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, lebih dari 5.000 calon agen telah memiliki Identitas Kependudukan Digital.

Pelibatan ASN, menurut Masri, dimaksudkan untuk menjaga objektivitas pendataan dan mengurangi anggapan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada keluarga atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan perangkat pemerintahan.

“Dengan melibatkan ASN, prosesnya diharapkan lebih transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Sekretaris Daerah Kota Makassar bertindak sebagai koordinator pelaksanaan Piloting Digital Bansos. Uji coba awal telah dilaksanakan di Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo.

Kegiatan itu melibatkan sekitar 80 agen digital dan didampingi langsung oleh tim Kementerian Sosial. Dinas Sosial kini menyiapkan pelatihan lanjutan bagi seluruh agen.

Pada tahap awal, pendataan difokuskan kepada masyarakat kategori desil satu dan desil dua, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Pendataan selanjutnya akan diperluas hingga menjangkau seluruh warga Makassar.

Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie mengatakan program tersebut menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perlindungan sosial yang modern dan berbasis data.

“Digitalisasi diharapkan memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak berdasarkan indikator kesejahteraan yang objektif,” ujar Andi Bukti.

Selain menyiapkan program digital bansos, Dinas Sosial memastikan stok logistik kebencanaan dalam kondisi mencukupi untuk kebutuhan selama setahun.

Persediaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar serta bantuan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Logistik yang disiapkan meliputi beras, bahan makanan, perlengkapan dapur umum, pakaian anak, dan kebutuhan dasar untuk penanganan banjir, kebakaran, serta kekeringan.

“Pelayanan perlindungan sosial dan respons kebencanaan harus tetap berjalan optimal, cepat, tepat sasaran, dan berpihak kepada masyarakat,” kata Andi Bukti. (*)