MAKASSAR, UNHAS.TV - Rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar terus memasuki tahap sosialisasi kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menilai dukungan publik menjadi faktor penting dalam keberhasilan proyek pengolahan sampah berbasis teknologi tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala DLH Kota Makassar, Dr Helmy Budiman SSTP MM, dalam program Ruang Tengah Unhas TV bertajuk “Rencana Pembangunan PSEL di Kota Makassar” yang berlangsung di Studio Podcast Unhas TV, Kamis (21/5/2026).

Helmy mengakui, rencana pembangunan PSEL masih memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Meski demikian, menurutnya pemerintah terus membuka ruang diskusi dan sosialisasi agar masyarakat memahami tujuan utama proyek tersebut.

“Tentu ada pro dan kontra. Tapi kita berharap pro dan kontra ini bisa segera diselesaikan. Kami berharap pemerintah pusat juga memberikan solusi sehingga proyek PSEL ini, di mana pun lokasinya dan siapa pun pelaksananya, bisa segera dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Makassar bersama pemerintah pusat telah melakukan sejumlah pertemuan lanjutan, termasuk dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna mempercepat proses pembangunan PSEL.

Menurut Helmy, sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah utama agar tidak terjadi misinformasi terkait teknologi pengolahan sampah tersebut.

Pemerintah, kata dia, telah memulai sosialisasi terbuka di tingkat kecamatan dan akan melanjutkannya hingga ke tingkat RT/RW serta masyarakat umum.

“Memang butuh pemahaman yang menyeluruh kepada masyarakat. Karena masyarakat di Kota Makassar ini belum sepenuhnya sadar bahwa sampah itu menjadi tanggung jawab masing-masing,” jelasnya.

Helmy menuturkan, PSEL bukan satu-satunya solusi dalam menangani persoalan sampah di Kota Makassar. Teknologi tersebut diperkirakan hanya mampu mengolah sekitar 30 hingga 50 persen dari total timbulan sampah harian Kota Makassar.

Sampah Makassar Capai 1.300 Ton 

Saat ini, volume sampah di Kota Makassar diperkirakan mencapai lebih dari 1.300 ton per hari. Namun, kemampuan pengangkutan sampah pemerintah baru berada di kisaran 70 persen akibat keterbatasan sarana dan prasarana.

Karena itu, selain PSEL, pemerintah juga akan memperkuat fasilitas pengelolaan sampah lainnya, seperti TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle), TPST, hingga Material Recovery Facility (MRF) di berbagai kawasan permukiman.

“Nantinya yang dibawa ke TPA itu hanya residu. Sampah yang masih punya nilai ekonomis bisa dikelola sejak awal oleh masyarakat melalui TPS3R atau bank sampah,” katanya.

Terkait kekhawatiran masyarakat soal dampak lingkungan akibat proses pembakaran sampah pada PSEL, Helmy memastikan pemerintah akan memilih teknologi yang aman dan ramah lingkungan.

Ia menegaskan, pemerintah kota hanya bertugas melakukan sosialisasi dan menjembatani komunikasi dengan masyarakat, sedangkan pemilihan teknologi dan pelaksana proyek menjadi kewenangan pihak pelaksana sesuai regulasi terbaru.

“Kita tentu berharap teknologi ini tidak membahayakan lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran. Jangan sampai nanti proyek sudah berjalan justru muncul penolakan besar dari masyarakat,” tuturnya.

Helmy menambahkan, keberhasilan proyek PSEL tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengubah pola pikir terkait pengelolaan sampah.

“Tentu yang paling penting di PSEL ini adalah dukungan masyarakat, baik masyarakat di sekitar lokasi maupun seluruh warga Kota Makassar. Karena pada akhirnya masyarakat juga yang akan memanfaatkan fasilitas ini,” pungkasnya.

(Achmad Ghiffary M / Unhas TV)