MAKASSAR, UNHAS.TV - Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menggelar pertemuan dengan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan pada Sabtu (18/4/2026).

Kegiatan silaturahmi ini berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan turut dihadiri Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, serta Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Dari Pemerintah Kota Makassar, Munafri didampingi Kepala Dinas Sosial, Andi Bukti Jufri.

Pertemuan ini menyoroti beberapa isu strategis terkait penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Andi Bukti Jufri, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, mengungkapkan pentingnya koordinasi yang baik agar program-program bantuan sosial (bansos) berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.

Ia menjelaskan bahwa salah satu topik utama yang dibahas adalah penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi instrumen penting dalam penyaluran bansos yang lebih akurat.

“DTSEN ini sangat krusial untuk memastikan data yang akurat, sehingga penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran,” ujar Andi Bukti.

Ia menambahkan bahwa Kota Makassar sedang mempersiapkan digitalisasi data bantuan sosial melalui piloting yang melibatkan agen pendata.

Sebagai tahap awal, pihaknya akan memberikan bimbingan teknis (bimtek) kepada agen pendata, yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas data penerima bansos.

Program Sekolah Rakyat

Menteri Sosial Gus Ipul dalam kesempatan tersebut memaparkan sejumlah program strategis dari Kementerian Sosial, termasuk program Sekolah Rakyat dan upaya percepatan penurunan angka kemiskinan.

Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan data bansos yang saat ini dilakukan secara terpusat. Kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan untuk memperbarui dan memverifikasi data penerima bantuan secara berkala.

“Melalui sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan dan memastikan masyarakat yang berhak menerima mendapat manfaat secara tepat,” ungkap Gus Ipul.

Dia juga menekankan pentingnya pemutakhiran data secara cepat oleh pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan.

Gus Ipul memastikan bahwa masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan keberatan jika merasa berhak menerima bantuan. “Mekanisme usul sanggah merupakan bagian dari sistem pengawasan yang terbuka,” tambahnya.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program bantuan sosial dapat lebih efektif, dan program pemerintah bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi angka kemiskinan. (*)