MAKASSAR, UNHAS.TV - Keputusan Munafri Arifuddin, berpindah dari Partai Golkar ke Partai Demokrat dinilai berpotensi mengubah peta persaingan politik di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kehadiran politikus yang akrab disapa Appi tersebut dipandang dapat memberikan kekuatan baru bagi Demokrat, terutama dalam memperluas pengaruh partai dan meningkatkan daya saing dalam perebutan suara pemilih.

Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Dr Andi Ali Armunanto SIP MSi menilai perpindahan Munafri tidak sekadar menjadi perubahan afiliasi politik seorang kepala daerah.

Langkah tersebut juga memiliki implikasi terhadap dinamika persaingan antarpartai, mengingat posisi Munafri sebagai Wali Kota Makassar yang memiliki pengaruh politik di daerahnya.

Menurut Ali, popularitas dan elektabilitas Munafri berpotensi memberikan keuntungan bagi Demokrat apabila dukungan politik terhadap dirinya turut beralih menjadi dukungan terhadap partai barunya.

“Bisa jadi Pak Appi kemudian memberi kekuatan baru pada Partai Demokrat Sulsel dengan pengaruhnya, dengan posisinya sebagai wali kota. Tentu saja memang ini yang diharapkan oleh Partai Demokrat untuk bisa menguatkan Partai Demokrat,” jelas Ali.

Ia menjelaskan bahwa persaingan politik di Sulawesi Selatan selama ini diwarnai pengaruh sejumlah partai besar, terutama NasDem, Gerindra, dan Golkar.

Kehadiran Munafri di Demokrat berpotensi menambah kekuatan baru dalam persaingan tersebut, meskipun dampaknya masih bergantung pada kemampuan partai mengonsolidasikan dukungan pemilih.

Makassar dinilai memiliki posisi strategis dalam dinamika politik Sulawesi Selatan karena besarnya jumlah pemilih di kota tersebut. Ali menyebut terdapat lebih dari satu juta pemilih di Makassar, yang menurut perkiraannya mencakup sekitar 20 persen pemilih di Sulawesi Selatan.

Dengan basis pemilih tersebut, pengaruh Munafri sebagai kepala daerah dinilai dapat menjadi modal politik bagi Demokrat. Namun, Ali menekankan bahwa perpindahan dukungan dari seorang figur kepada partai tidak berlangsung secara otomatis.

“Kalau loyalitas mereka ditransfer juga ke Demokrat, maka kemudian ini akan memberikan kekuatan Demokrat ke depannya,” ujarnya.

Di sisi lain, Ali mengingatkan bahwa bergabungnya Munafri ke Demokrat tidak boleh menyebabkan pencampuran antara kewenangan pemerintahan dan kepentingan politik partai.

Menurutnya, tanggung jawab sebagai kepala daerah harus tetap dipisahkan dari aktivitas pengelolaan organisasi politik untuk menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

“Ini tidak boleh dicampurkan, kebijakan sebagai kepala daerah dan kebijakan mengelola partai, karena kalau dia campurkan, itu terjadi abuse of power,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ali menilai tantangan Demokrat bukan hanya memanfaatkan popularitas Munafri, melainkan juga memperkuat konsolidasi internal dan membangun kembali hubungan dengan masyarakat.

Hal tersebut dinilai penting mengingat Demokrat menghadapi tantangan dalam mempertahankan perolehan suara dan keterwakilan legislatif.

Upaya penguatan partai, menurutnya, perlu dimulai dari pembenahan organisasi, penguatan jaringan akar rumput, serta perluasan pengaruh politik ke daerah-daerah lain di luar Makassar.

Selain itu, ia menekankan pentingnya rekrutmen dan kaderisasi politik yang berkelanjutan. Demokrat dinilai tidak seharusnya hanya mengandalkan tokoh populer untuk meningkatkan perolehan suara, tetapi juga perlu membangun kader yang memiliki kemampuan dan pemahaman politik yang baik.

“Yang dibutuhkan sebuah partai adalah kader-kader profesional,” ungkapnya.

Terkait kemungkinan langkah politik Munafri dalam jangka panjang, termasuk peluang menuju kontestasi pemilihan gubernur, Ali menilai pembahasan tersebut masih terlalu dini.

Ia berpandangan bahwa Munafri masih memiliki sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan, baik dalam menjalankan tanggung jawab sebagai Wali Kota Makassar maupun memperkuat organisasi Demokrat di Sulawesi Selatan.

Menurutnya, penguatan basis politik di Makassar dan perluasan jaringan ke berbagai kabupaten serta kota di Sulawesi Selatan merupakan agenda yang lebih mendesak dibandingkan membicarakan pencalonan pada tingkat provinsi.

“Selesaikan dulu PR-nya di Makassar, selesaikan PR-nya di Demokrat, setelah itu saya kira baru dia menjadi sangat eligible untuk mencalonkan diri jadi gubernur,” pungkasnya.

Dengan demikian, perpindahan Munafri Arifuddin ke Partai Demokrat membuka peluang perubahan konfigurasi politik di Sulawesi Selatan.

Namun, besarnya pengaruh politik tersebut masih akan ditentukan oleh kemampuan Demokrat membangun organisasi, memperluas jaringan pemilih, dan mengubah popularitas figur menjadi dukungan politik yang berkelanjutan.

(Kautsar Ardiansyah R / Unhas TV)