JAKARTA, UNHAS.TV - Presiden Prabowo Subianto melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026) sore.

Nanik menggantikan Dadan Hindayana, yang sebelumnya diberhentikan dari jabatan kepala badan pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pelantikan berlangsung dengan didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam acara itu, Prabowo juga melantik Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Ketiganya diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18/M Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala serta wakil kepala BGN.

Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadir dalam pelantikan.

Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan. Setelah itu, para pejabat menandatangani berita acara pengambilan sumpah.

Dalam keterangan pers seusai pelantikan, Nanik menyebut tugas barunya sebagai amanah besar. Nanik menilai program tersebut berkaitan langsung dengan upaya mencerdaskan anak bangsa.

Ia mengatakan BGN harus bekerja lebih hati-hati, terutama dalam penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis. 

Nanik menyatakan langkah awalnya ialah melakukan efisiensi anggaran tanpa mengubah sasaran utama program.

Menurut dia, efisiensi perlu dilakukan agar kerja BGN tidak membebani keuangan negara, tetapi tetap memberi manfaat bagi anak-anak Indonesia.

Ia juga menekankan pentingnya pengawasan sejak perencanaan, penyediaan makanan, hingga distribusi di lapangan.

Perombakan pimpinan BGN dilakukan ketika program Makan Bergizi Gratis menjadi sorotan. Program unggulan Prabowo itu sebelumnya menghadapi kritik soal tata kelola, pembiayaan, dan kualitas layanan. Dadan juga terseret kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan program tersebut.

Dengan susunan baru ini, pemerintah berharap arah pelaksanaan Makan Bergizi Gratis menjadi lebih terukur. BGN diminta memperkuat pengawasan, menata anggaran, dan memastikan program sampai kepada penerima manfaat.

Nanik mengatakan lembaganya akan menjaga program itu tetap berjalan, tetapi dengan tata kelola yang lebih ketat. Ia menyebut keberhasilan program akan diukur dari manfaat nyata bagi peserta didik dan keluarga penerima di daerah.

(Zulkarnaen Jumar Taufik / Unhas TV)