MAKASSAR, UNHAS.TV - Kasus penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian dalam perspektif komunikasi politik.

Peristiwa ini menyoroti pentingnya keamanan komunikasi kepala negara, terutama dalam menjaga kerahasiaan informasi strategis di lingkungan pemerintahan (05/11/2026).

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Dr Hasrullah MSi menilai bahwa peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian serius, khususnya terkait kemungkinan adanya akses pihak internal terhadap jaringan komunikasi dan informasi pemerintahan.

Menurut Hasrullah, perkembangan teknologi komunikasi membuat pengumpulan informasi tidak hanya bergantung pada jaringan teknologi, tetapi juga dapat melibatkan individu yang memiliki akses terhadap lingkungan pemerintahan.

“Komunikasi sekarang tidak hanya bisa dibentuk melalui jaringan, tapi melalui orang-orang tertentu yang menjadi informan untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi di istana,” jelasnya.

Dari perspektif komunikasi politik, Hasrullah juga menjelaskan bahwa hubungan yang terlihat di ruang publik belum tentu menggambarkan seluruh dinamika yang berlangsung di balik pemerintahan.

Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan teori dramaturgi yang diperkenalkan Erving Goffman, yakni konsep panggung depan dan panggung belakang.

Menurutnya, panggung depan menggambarkan hubungan yang ditampilkan kepada publik, sementara panggung belakang merupakan ruang berlangsungnya dinamika yang tidak selalu terlihat oleh masyarakat.

“Menunjukkan bagaimana ada namanya beranda depan, ada namanya beranda belakang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hasrullah menjelaskan bahwa komunikasi dan informasi seorang presiden memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan berbagai kepentingan pemerintahan, mulai dari kebijakan, strategi, hingga pengambilan keputusan.

Apabila informasi tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berwenang, kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan bagi jalannya pemerintahan.

“Dalam jalur komunikasi yang bocor, itu semua informasi yang dikelola oleh pemerintahan Prabowo, menyangkut tentang taktik, strategi, tentang jabatan, tentang hal-hal yang sifatnya sangat strategis,” tuturnya.

Ia juga menyoroti dampak penyadapan terhadap kepercayaan publik. Menurutnya, apabila komunikasi seorang kepala negara dapat menjadi sasaran penyadapan ilegal, hal tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap sistem keamanan informasi dan pengawasan di lingkungan pemerintahan.

“Ini sangat memprihatinkan sebagai seorang pengamat komunikasi,” ujarnya.

Hasrullah berharap peristiwa tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan komunikasi, meningkatkan pengawasan internal, serta memastikan informasi strategis negara terlindungi dari akses pihak yang tidak berwenang.

Menurutnya, keamanan informasi menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital yang memungkinkan informasi tersebar dengan cepat. Karena itu, pembenahan sistem komunikasi dan pengawasan internal diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik serta stabilitas pemerintahan.

(Husnul Hatima / Unhas TV)