MAKASSAR, UNHAS.TV - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga menyangkut kualitas implementasi, ketepatan sasaran, pengawasan, serta keterlibatan kelompok penerima manfaat dalam mengevaluasi pelaksanaannya.

Perspektif tersebut mengemuka dalam kegiatan Bincang Dinamika Publik (Bidik) LeDHaK Unhas 2026 bertema “Mengkaji Arah Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Efisiensi Fiskal dan Optimalisasi Tata Kelola Menuju Kebijakan yang Berkelanjutan”, Sabtu (29/8/2026).

Dalam forum yang bderlangsung di Aula Prof Dr Latanro tersebut, suara pemuda dan pelajar menjadi salah satu bagian penting dalam melihat bagaimana MBG dijalankan dari perspektif generasi yang ikut menerima dampaknya.

Ketua Bidang Kajian Strategis PP Forum GenRe Sulawesi Selatan, Dini Nur Aulia, menilai MBG memiliki tujuan strategis dalam mendukung pemenuhan gizi dan pencegahan stunting.

Namun, menurutnya, implementasi program tetap perlu diawasi agar manfaat yang direncanakan benar-benar sampai kepada kelompok sasaran.

Ia menyoroti berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program, mulai dari ketepatan distribusi, kecukupan pemenuhan gizi, potensi pemborosan makanan, hingga persoalan kualitas pelaksanaan di lapangan.

Menurut Dini, keterlibatan remaja penting karena generasi muda bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat mengambil peran dalam mengawal kebijakan publik melalui edukasi dan penyampaian aspirasi.

“Kalau terkait harapan dari kami, tentunya kita bergerak, remaja harus bergerak bersama. Semuanya harus kita lawan untuk satu kata, kebaikan Indonesia bersama untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045,” ujar Dini.

Ia menambahkan, Forum GenRe selama ini juga memiliki perhatian pada isu pencegahan stunting melalui edukasi kepada remaja. Menurutnya, upaya membangun generasi sehat tidak hanya dimulai ketika anak telah lahir, tetapi juga melalui kesiapan remaja sebagai bagian dari pencegahan dari hulu.

“Harapannya bagi seluruh remaja adalah jangan pernah takut untuk menyuarakan kebenaran. Kalau teman-teman punya data, teman-teman punya fakta, teman-teman wajib untuk menyampaikan. Ini bukan tentang demi kamu, tapi ini tentang demi remaja Indonesia,” jelasnya.

Perspektif pelajar juga disampaikan Ketua OSIS SMAN 1 Makassar, Maulana Al Azima. Menurutnya, MBG merupakan program dengan tujuan yang baik, tetapi keberhasilan program tetap bergantung pada kualitas implementasinya.

“MBG itu program yang sangat baik jikalau diimplementasikan dengan baik. Saya rasa niat yang baik tidak cukup untuk menyukseskan suatu program, diperlukan pengimplementasian yang baik, perancangan yang matang, tata kelola yang baik, dan pengawasan yang ketat,” ujar Maulana.

Ia menilai berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah agar tujuan MBG dapat tercapai secara lebih tepat.

Menurut Maulana, evaluasi juga perlu melibatkan pengalaman langsung para pelajar sebagai salah satu kelompok penerima manfaat. Keluhan terkait gizi, rasa, maupun kualitas makanan perlu disampaikan agar dapat menjadi masukan bagi penyelenggara.

“Teman-teman semua yang mungkin mengalami kendala terkait MBG, baik itu dari segi gizi, rasa, ataupun kualitas dari makanan tersebut, tentu dapat membicarakan ataupun mengungkapkan persoalan-persoalan tersebut agar pemerintah dapat mengevaluasi hasil dari laporan teman-teman,” katanya.

Ia juga mendorong pelajar untuk tidak pasif terhadap kebijakan yang secara langsung memengaruhi generasi mereka.

“Jangan membungkam diri, karena ini merupakan program yang akan sangat berdampak bagi generasi kita. Kita nanti di 2045 sebagai pemimpin dan kita harus bersuara. Jikalau ada kendala, kita harus bersuara,” tambahnya.

Pembahasan dalam Bidik LeDHaK Unhas 2026 menunjukkan bahwa evaluasi terhadap MBG tidak hanya dapat dilihat dari sisi anggaran dan tata kelola, tetapi juga dari pengalaman kelompok penerima manfaat.

Keterlibatan pemuda dan pelajar menjadi bagian dari upaya memastikan program berjalan lebih responsif terhadap kebutuhan generasi yang menjadi sasaran kebijakan.

(Kautsar Ardiansyah R / Unhas TV)