JAKARTA, UNHAS.TV - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau DPN Permahi mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi sekaligus mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

Desakan itu disampaikan menyusul dugaan pemborosan anggaran dan buruknya tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG di lingkungan BGN.

Kabid Reformasi Hukum dan Legislasi DPN Permahi, Ridwan, menyatakan, program MBG pada dasarnya merupakan gagasan strategis yang patut diapresiasi.

Program tersebut dinilai dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan gizi, kesehatan, dan pendidikan anak-anak Indonesia. Namun, menurut Permahi, pelaksanaan program itu justru menunjukkan banyak kejanggalan di tingkat internal BGN.

“Program Presiden Prabowo ini memiliki gagasan yang baik. Tetapi pelaksanaannya di lapangan masih carut-marut,” kata Ridwan, perwakilan DPN Permahi dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Permahi menyoroti sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Salah satunya pengadaan tablet Samsung Galaxy Tab Active 5 senilai Rp508,4 miliar.

Dalam kontrak, harga perangkat tersebut disebut mencapai Rp17,9 juta per unit. Angka itu dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar global yang disebut berkisar Rp8 jutaan.

Selain itu, Permahi juga mempersoalkan pengadaan lebih dari 21 ribu unit motor listrik dengan harga sekitar Rp42 juta per unit. Total nilai proyek tersebut disebut mencapai Rp915,6 miliar.

Menurut Permahi, pengadaan kendaraan itu tidak disertai analisis kebutuhan yang jelas dan berpotensi menjadi bentuk pemborosan anggaran.

Sorotan lain diarahkan pada pembangunan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional atau SIPGN senilai Rp1,2 triliun. Proyek tersebut disebut menggunakan mekanisme penunjukan langsung kepada Perum Peruri.

Permahi menilai BGN belum mampu menunjukkan adanya kondisi kedaruratan yang dapat membenarkan penggunaan mekanisme tersebut dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kritik terhadap BGN juga muncul karena pelaksanaan MBG dinilai belum berjalan merata. Distribusi makanan disebut belum terkoordinasi dengan baik, sementara kualitas makanan yang diberikan kepada siswa dalam sejumlah kasus dinilai belum memenuhi harapan publik.

Permahi menilai situasi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program strategis Presiden. Terlebih, MBG merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan tata kelola ketat, transparan, dan akuntabel.

Atas dasar itu, DPN Permahi menyatakan kepemimpinan Dadan Hindayana di BGN tidak menunjukkan arah yang jelas. Mereka menilai BGN gagal menerjemahkan perintah Presiden untuk menjalankan program strategis secara efektif dan efisien.

“Presiden perlu mengambil langkah tegas. Kepala BGN harus dievaluasi dan dicopot karena gagal menjalankan program strategis nasional,” pungkas Ridwan mewakili pernyataan DPN Permahi. (*)