MAKASSAR, UNHAS.TV - Presiden AS Donald Trump tetap kukuh dengan pendiriannya untuk tidak membiayai lagi USAID, badan bantuan dari Amerika Serikat.
Kabar terbarum sekitar 2.000 pekerja USAID sudah mendapat surat elektronik dari pemerintah bahwa kontrak kerja mereka tidak lagi diperpanjang.
Asosiasi Pelayanan Luar Negeri Amerika (AFSA), organisasi yang mewadahi pekerja USAID, kecewa dengan keputusan pemerintah. "Surat itu tidak memberi pilihan lain kepada kami. Ia merusak kehidupan pribadi dan profesional mereka," kata Presiden AFSA, Tom Yazdgerdi., sebagaimana dikutip dari CNN.
Keresahan dari kebijakan pengurangan pekerja ini juga dirasakan sejumlah pegawai pemerintah setelah masing-masing menerima email dari Elon Musk.
Pada surat yang dikirimkan Elon Musk ke sejumlah pegawai pemerintah, terdapat perintah untuk menjelaskan kepada Elon Musk tentang apa saja yang mereka kerjakan selama sepekan sebelumnya.
Surat elektronik Elon Musk itu juga ditujukan ke pegawai Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon. Namun masih banyak pegawai yang menunda untuk membalas surat elektronik Elon Musk itu.
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Food and Drug Administration, FDA) juga sudah menerima surat dari Elon Musk. Mereka menilai surat itu akan dijadikan bahan evaluasi terhadap mereka apakah tetap layak diperkejakan atau dipensiunkan.
Sejumlah pengamat politik di Amerika Serikat bersikap terbelah terhadap surat yang dikirim oleh Elon Musk yang telah dipercaya oleh Presiden Donald Trump untuk membantunya dalam efisiensi anggaran.
Sebagian menilai, surat itu justru memprburuk keadaan dan menimbulkan kepanikan yang berujung pada ketidaknyamanan kerja. Sebagian lagi mendukung demi efisiensi anggaran dan membuat pemerintahan berjalan lebih bagus.(*)
