Perbedaan hasil ini menyebabkan ketidaksepakatan dalam penetapan awal Idul Fitri. Dalam sejarahnya, perbedaan ini sudah terjadi sejak zaman kolonial.

Bahkan, pada 1950-an, pemerintah sempat mengusulkan satu sistem penanggalan Islam nasional, tetapi tidak mendapatkan kesepakatan dari berbagai organisasi Islam.

Menyikapi adanya perbedaan ini, tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Prof. Najmuddin menekankan pentingnya sikap toleran dalam menghadapi perbedaan metode.

“Dalam Islam, jika seorang pemimpin mengambil keputusan berdasarkan ikhtiar, maka ia tetap mendapat pahala, baik keputusannya benar maupun salah,” katanya.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa keberagaman dalam praktik keagamaan di Indonesia adalah bagian dari identitas bangsa.

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya penyatuan metode terus dilakukan, seperti pertemuan ulama nasional yang mencoba mencari titik temu antara metode hisab dan rukyat agar lebih harmonis.

Selain itu, teknologi kini memainkan peran penting dalam mengurangi perbedaan ini. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengembangkan sistem pemantauan hilal berbasis teleskop digital yang memungkinkan pengamatan lebih akurat dan bisa diakses secara nasional.

Di sisi lain, sebagian masyarakat mulai lebih fleksibel dalam menyikapi perbedaan. Beberapa keluarga di Indonesia merayakan Idul Fitri pada hari yang berbeda, tetapi tetap menjaga persatuan. “Yang paling penting adalah makna dari Idul Fitri itu sendiri, bukan sekadar tanggalnya,” ujar seorang jemaah di Makassar.

Dengan berbagai upaya penyelarasan dan semakin tingginya kesadaran masyarakat, perbedaan awal Idul Fitri di Indonesia semakin dipahami sebagai bagian dari dinamika keberagaman, bukan perpecahan. Pada akhirnya, semangat kebersamaan dan persaudaraan tetap menjadi nilai utama dalam merayakan hari kemenangan ini. (*)

(Andi Putri Najwah / Unhas.TV)