BANGKOK, UNHAS.TV - Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra (38 tahun) diberhentikan sementara dari tugasnya mulai hari ini, Selasa (1/7/2025) hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Paetongtarn Shinawatra yang baru menjabat selama 10 bulan setelah menggantikan penggantinya yang dipecat, berpeluang ikut dipecat apabila ia terbukti melanggar kode etik karena melakukan percakapan telepon dengan mantan pemimpin Kamboja yang berkuasa, Hun Sen.
Sekelompok 36 senator telah mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi atas tuduhan Paetongtarn melanggar konstitusi dan melanggar standar etika dalam panggilan telepon yang bocor ke khalayak.
Pengadilan memutuskan untuk menangguhkan Paetongtarn dari tugasnya sebagai perdana menteri hingga mencapai putusan dalam kasus etika. Paetongtarn akan tetap berada di Kabinet sebagai menteri kebudayaan setelah perombakan.
Paetongtarn menghadapi tekanan keras dari para pengunjuk rasa antipemerintah yang turun ke jalan-jalan di ibu kota Bangkok sejak Sabtu pekan lalu. Mereka mendesak Paetongtarn mundur dari jabatannya karena melakukan percakapan telepon dengan Hun Sen mengenai sengketa perbatasan. Percakapan itu memicu kemarahan warga yang terus meluas di negara tersebut.
Skandal tersebut mendorong partai Bhumjaithai untuk menarik diri dari koalisi dengan Partai Pheu Thai yang berkuasa di pemerintahan. Tekanan dari partai tersebut memunculkan mosi tidak percaya di parlemen.
Thailand dan Kamboja adalah negara yang berbatasan darat sepanjang 817 kilometer, sebagian besar perbatasan itu dipetakan oleh Perancis yang pernah menduduki Kamboja. Meski kedua negara itu bertetangga, namun hubungan mereka tak selalu mulus dan beberapa kali terjadi bentrok bersenjata,
Makanya, percakapan telepon antara Paetongtarn dan Hun Sen dinilai menciderai perasaan bangsa Thailand. Pada percapakan tanggal 15 Juni yang bocor ke khalayak, Paetongtarn terdengar memanggil mantan pemimpin kuat Kamboja Hun Sen dengan sebutan "paman".
Paetongtarn juga terdengar mengkritik tindakan tentara Thailand setelah bentrokan perbatasan menyebabkan tewasnya seorang tentara Kamboja bulan lalu.
Perdana Menteri Thailand itu terdengar memberi tahu Hun Sen bahwa dia berada di bawah tekanan domestik dan mendesaknya untuk tidak mendengarkan "pihak lawan," yang merujuk pada seorang komandan tentara Thailand yang vokal di timur laut Thailand.
Paetongtarn juga menawarkan bantuan kepada Hun Sen. "Jika paman (Hun Sen) menginginkan sesuatu, memberi tahu saja saya, saya akan mengurusnya," demikian salah satu isi percakapan itu.
Paetontarn terpilih sebagai Perdana Menteri Thailand pada tahun lalu setelah Mahkamah Konstitusi memaksulkan Perdana Menteri Sretta Thavsin karena dinilai melanggar etika. Mahkamah Konstitusi ini pula yang menyatakan Partai Gerak Maju sebagai pemenang Pemilihan Umum pada 2023 dan sekaligus memberi sanksi kepada pemimpin partai itu untuk tidak terlibat dalam dunia politik selama 10 tahun. (*)
