MAKASSAR, UNHAS.TV - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di darat, laut, dan kawasan pesisir.

Langkah itu ditempuh melalui pelatihan puluhan ribu mahasiswa, peluncuran sistem respons cepat pesisir, serta persiapan menghadapi potensi kekeringan panjang akibat El Nino.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Muhammad Fadli Tahar, mengatakan lembaganya telah menggandeng 23 perguruan tinggi untuk menyiapkan mahasiswa sebagai relawan kebencanaan.

Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman yang telah ditandatangani bersama kampus-kampus di Makassar.

“Mahasiswa mendapat pelatihan dan pembekalan kebencanaan. Mereka dipersiapkan agar memiliki kemampuan dasar ketika dibutuhkan dalam penanganan bencana,” kata Fadli, Jumat (17/7/2026).

Pelatihan dilakukan secara bergantian sesuai dengan jadwal masing-masing perguruan tinggi. Pada pelaksanaan terbaru, sekitar 500 mahasiswa Jurusan Kebidanan Pelamonia mengikuti pelatihan yang diselenggarakan BPBD Makassar.

Materi yang diberikan meliputi vertical rescue, water rescue, medical rescue, manajemen bencana, pertolongan pertama, hingga simulasi penanganan keadaan darurat.

Fadli mengatakan mahasiswa tidak hanya dibekali teori, tetapi juga keterampilan praktis agar mampu bertindak cepat ketika berada di lokasi bencana.

BPBD menargetkan sedikitnya 23 ribu mahasiswa memiliki kemampuan dasar kebencanaan. Mereka diharapkan menjadi sumber daya siap pakai yang dapat membantu pemerintah dalam kegiatan mitigasi, edukasi, evakuasi, maupun penanganan darurat.

Menurut Fadli, keterlibatan generasi muda penting untuk memperluas budaya sadar bencana. Mahasiswa juga diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan pengetahuan mengenai risiko, kesiapsiagaan, serta langkah penyelamatan awal.

“Investasi terbaik bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia yang tangguh, peduli, dan siap melindungi sesama,” ujarnya.

Respons Pesisir Dipangkas Menjadi 15 Menit

Selain memperkuat relawan, BPBD Makassar meluncurkan SIGAP PESISIR atau Sistem Integrasi Gerakan Adaptif Pesisir. Sistem ini dirancang untuk memangkas waktu respons penanganan darurat di wilayah pesisir dari rata-rata 90 menit menjadi sekitar 15 menit.

Fadli mengatakan wilayah pesisir Makassar menghadapi berbagai ancaman, antara lain banjir rob, gelombang ekstrem, abrasi, cuaca buruk, serta kecelakaan di perairan.

Karena itu, proses pelaporan, koordinasi, pengambilan keputusan, dan pengerahan personel harus berjalan dalam satu sistem terpadu.

Melalui SIGAP PESISIR, BPBD menyusun prosedur operasional baru yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan. Sistem tersebut diharapkan mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini berpotensi memperlambat penanganan.

Masyarakat pesisir juga akan dilatih secara berkala untuk melakukan pertolongan dan penyelamatan awal sebelum petugas tiba. Pelaksanaan program dilakukan bertahap dengan memprioritaskan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tertinggi.

BPBD berharap inovasi itu dapat menjadi model penanganan bencana berbasis kolaborasi dan diterapkan di daerah pesisir lain.

Pada saat yang sama, BPBD tengah mempersiapkan langkah menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino. Asesmen lapangan telah dilakukan di sejumlah wilayah, disusul koordinasi dengan BMKG, Basarnas, Perumda Air Minum Makassar, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi terkait.

Hasil asesmen sementara menunjukkan sekitar 50 ribu jiwa di enam kecamatan berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Fadli menegaskan angka tersebut masih berupa potensi, bukan jumlah warga yang telah terdampak.

Ia mengapresiasi pelayanan Perumda Air Minum yang masih menjangkau sebagian besar warga. Namun, menurut dia, kemampuan distribusi dapat terganggu apabila kemarau berkepanjangan menurunkan debit sumber air baku dan memperbesar kebutuhan pada kawasan padat penduduk yang telah dipetakan.

Pemerintah Kota Makassar akan menggelar rapat koordinasi untuk menentukan status penanganan. Apabila status tanggap darurat ditetapkan, BPBD dapat melakukan intervensi lebih luas, termasuk distribusi air bersih melalui mobil tangki dan pengisian tandon di wilayah rawan.

Prioritas diberikan kepada warga yang mengandalkan air tanah karena paling rentan ketika kemarau berlangsung panjang. BPBD telah menyalurkan dua tandon air ke lokasi prioritas dan masih memiliki sekitar 57 unit tandon.

Menurut Fadli, jumlah tandon dapat ditambah apabila kebutuhan meningkat. Penempatan akan diarahkan ke kawasan yang tidak terjangkau jaringan distribusi air atau mengalami penurunan sumber air tanah.

Seluruh intervensi akan mengacu pada rencana operasi bersama. Dokumen itu menjadi dasar penentuan kebutuhan personel, jalur distribusi air, dukungan peralatan, serta anggaran yang dapat bersumber dari Belanja Tidak Terduga, bantuan pemerintah pusat, dan lembaga kemanusiaan.

“Kalau status sudah ditetapkan pemerintah, seluruh pemangku kepentingan akan bergerak sesuai perannya sehingga penanganan dapat dilakukan secara terpadu,” kata Fadli. (*)

23 kampus teken nota kesepahaman (MoU) bersama BPBD Kota Makassar:

- 1. Universitas Hasanuddin (Unhas)

- 2. Universitas Negeri Makassar (UNM)

- 3. Universitas Muslim Indonesia (UMI)

- 4. Universitas Islam Makassar (UIM)

- 5. Universitas Bosowa (Unibos)

- 6. Institut Kesehatan Pelamonia Makassar

- 7. STIKES Gunung Sari Makassar

- 8. STIKES Amanah Makassar

- 9. Universitas Indonesia Timur (UIT)

- 10. Politeknik Pariwisata Makassar

- 11. Institut Teknologi dan Kesehatan Tri Tunas Nasional

- 12. Institut Nani Hasanuddin

- 13. Universitas Mega Rezky

- 14. Universitas Tamalatea Makassar

- 15. Poltekkes Mega Rezky

- 16. Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKI Paulus)

- 17. Universitas Al-Marisah Madani

- 18. STIKES Bhayangkara Makassar

- 19. Universitas Pancasakti

- 20. Universitas Pejuang Republik Indonesia (UPRI)

- 21. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Makassar

- 22. STIKS Tamalannea Makassar

- 23. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan - Yapika