MAKASSAR, UNHAS.TV - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof Dr Ir Fadjry Djufry MSi mengaku senang dengan kondisi ketahanan pangan di Sulsel, terutama dari sisi produksi dan distribusi.

Kendati demikian, ia berharap semua aparat pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap ketahanan pangan untuk selalu bekerja serius, apalagi di tengah perubahan cuaca yang bisa mempengaruhi harga pangan.

"Saya berterima kasih kepada Pak Kadis (Kadis Ketahanan Pangan Sulsel) karena saya dengar tadi kondisi inflasi kita masih di bawah rata-rata nasional. Ini karena harga pangan kita masih stabil. Saat ini musim hujan, bahan pangan seperti tomat dan cabe cenderung menurun produksinya karena musim hujan dan penyakit. Kalau tidak dijaga, harganya bisa melonjak," kata Prof Fadjry pada acara Gelar Pangan Murah yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan, Jalan Dr Sam Ratulangi, Makassar, Selasa (14/1/2025) pagi.

Merujuk data Badan Pusat Statistik Sulsel, per Desember 2024, inflasi rata-rata di Sulawesi Selatan sebesar 0,38 persen dengan inflasi tertinggi di Kabupaten Sidrap sebesar 0,65 dan terendah di Kabupaten Wajo sebesar 0,08 persen. Inflasi rata-rata nasional per Desember 2024 sebesar 1,57 persen (year on year).   

Menurut Prof Fadjry, Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Sulawsi Selatan ini adalah bagian dari strategi penanganan dan pengendalian inflasi. GPM ini dilaksanakan di 24 kabupaten/kota antara lain Makassar, Luwu, Tana Toraja, dan Kepulauan Selayar.

"Tujuan GPM ini agar warga mendapatkan harga yang terbaik dan produsen mendapatkan harga yang terbaik. Konsumen dan produsen saling menguntungkan," katanya.   

Prof Fadjry menambahkan, terkait amanat Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan dan ketahanan pangan sudah sangat jelas sehingga pemerintah daerah, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya harus mewujudkan itu.

"Perintah Pak Presiden, swasembada pangan harus secepatnya. Bukan harus menunggu 4 tahun ke depan. Intinya, secepatnya, sehingga ini harus dilaksanakan secara bersama. Kemarin bertemu dengan Pak Pangdam soal swasembada pangan. Besok, akan kita bicarakan dengan Pak Kapolda," ujarnya.

Pada tahap selanjutnya, Sulawesi Selatan tidak hanya akan berfokus pada tanaman padi tetapi juga pada jagung serta komoditas pangan lainnya agar swasembada pangan bisa segera diwujudkan.

Indonesia pernah merasakan swasembada pangan pada tahun 1984, kemudian pada tahun 2017, 2019, 2020, dan 2021. Diharapkan kondisi itu bisa terwujud pada tahun ini agar Indonesia tidak perlu lagi mengimpor bahan pangan 

Sulawesi Selatan, katanya, menjadi bagian penting dari gerakan swasembada pangan di Indonesia karena wilayah ini menjadi satu dari sekian lumbung pangan di Indonesia. Namun, Sulawesi Selatan tidak lepas dari tantangan penurunan produksi beras dan penurunan luas lahan panen padi.

Menurut catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan mengalami penurunan sebanyak 45,74 ribu ton atau 1,63 persen dibandingkan produksi beras di 2023 yang sebesar 2,80 juta ton.

Penurunan produksi beras itu seiring luas panen padi 2024 yang menurun sebanyak 18,01 ribu hektare atau turun 1,86 persen dibandignkan luas panen padi di 2023 sebesar 0,97 juta hektare.(*)