JAKARTA, UNHAS.TV - Palang Merah Indonesia dan PT Jasa Raharja (Persero) sepakat menjalin kerja sama pada peningkatan keselamatan transportasi dan pengurangan risiko kecelakaan lalu lintas.
Kesepakatan itu tertuang saat penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding, MoU) antara Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) dan Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) M Awaluddin di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Awaluddin menegaskan, penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam penanganan korban kecelakaan transportasi.
Menurut Jusuf Kalla, kerja sama kedua lembaga tersebut merupakan langkah penting memperkuat pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
"Jangan kita hanya berpikir bagaimana menangani orang yang tertabrak. Tetapi bagaimana supaya tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi kemacetan, dan tidak terjadi bahaya di jalan," ujar JK.
JK menjelaskan, salah satu faktor penting dalam menekan angka kecelakaan adalah meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, termasuk memperketat proses pengujian untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM).
Ia mengenang pengalamannya ketika pertama kali mengurus SIM yang harus melalui serangkaian ujian teori dan praktik secara ketat. "Dulu waktu saya pertama mengambil SIM, betul-betul diuji, bahkan dua kali, teori dan praktik. Sekarang ujian-ujian untuk mendapatkan SIM tidak lagi seketat dulu," katanya.
Selain kedisiplinan pengendara, JK juga menyoroti pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat dan berdampak terhadap kemacetan serta keselamatan pengguna jalan.
Menurutnya, kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) perlu dievaluasi karena dapat mendorong masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum.
Kesiapan PMI
Jusuf Kalla juga menegaskan bahwa PMI memiliki sumber daya yang dapat mendukung penanganan korban kecelakaan, antara lain ratusan ambulans, fasilitas rumah sakit, serta relawan yang telah mendapatkan pelatihan pertolongan pertama dan penanganan kedaruratan.
Menurutnya, potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui koordinasi dengan Jasa Raharja untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
Ia menjelaskan bahwa Jasa Raharja memiliki mandat memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan Nomor 34 Tahun 1964. Sementara PMI memiliki pengalaman panjang dalam pelayanan sosial kemanusiaan, termasuk pertolongan pertama dan penanganan keadaan darurat.
Awaluddin berharap kolaborasi PMI dan Jasa Raharja dapat memperkuat sistem pertolongan pertama, meningkatkan kesiapsiagaan relawan, serta mengembangkan edukasi keselamatan lalu lintas guna menekan risiko kecelakaan dan meminimalkan dampaknya bagi masyarakat.(*)
PMI - Ketua Umum PMI M Jusuf Kalla (kanan) dan Dirut PT Jasa Raharja M Awaluddin memperlihatkan dokumen nota kesepahaman kerja sama PMI dan Jasa Raharja di kantor pusat Jasa Raharja, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto: PMI
-300x216.webp)







