JAWA BARAT, UNHAS.TV- Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin kembali menegaskan peran strategisnya dalam arsitektur pembangunan kesehatan nasional dengan menghadiri Workshop Pembekalan Teknis Pendampingan Tata Kelola Program Kesehatan Tahun 2026 yang berlangsung pada 24–28 Februari 2026 di Hotel Grand Travello Bekasi, Jawa Barat.

Workshop yang digagas oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini menjadi tahapan krusial sebelum tim pendamping diterjunkan ke 58 lokus Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia guna memastikan sinkronisasi perencanaan daerah dengan indikator pembangunan kesehatan nasional.

FKM Unhas mengirimkan 30 personel terbaik yang terdiri atas lima pembina, lima ketua tim, 14 dosen anggota tim, dan 10 tenaga administrasi sebagai kekuatan akademik yang akan mengawal konsolidasi tata kelola kesehatan di 20 lokus kawasan timur Indonesia.

Dekan FKM Unhas, Prof. Sukri Palutturi, SKM., M.Kes., MSc., PH., Ph.D, menegaskan bahwa kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan telah terjalin selama kurang lebih delapan tahun dan sejak 2019 hingga 2025 berhasil mendampingi 42 kabupaten/kota, dimulai dari satu lokus di Sulawesi Barat hingga berkembang menjadi puluhan dinas kesehatan daerah yang mendapat penguatan sistem perencanaan berbasis indikator nasional.

Pada tahun 2026, FKM Unhas dipercaya mendampingi 20 lokus yang tersebar di Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, hingga Papua, menjadikannya sebagai universitas mitra dengan cakupan lokus terbanyak dalam program pendampingan Kementerian Kesehatan tahun ini.

Fokus pendampingan diarahkan pada penyusunan dan penyelarasan dokumen perencanaan daerah agar sepenuhnya selaras dengan indikator RPJMN dan RIBK sehingga target pembangunan kesehatan dapat diukur secara presisi, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pada hari pertama workshop, tim FKM Unhas mendapat kepercayaan mengisi sesi berbagi praktik baik dengan materi terkait revisi RPJMD dan Renstra perangkat daerah yang belum selaras, serta penyusunan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja RIBK sebagai instrumen kendali mutu perencanaan kesehatan daerah.

Paparan tersebut disampaikan oleh Ketua Tim, Dr. Irwandy, SKM., MSc.PH., M.Kes., yang menekankan bahwa sinkronisasi antara dokumen daerah dan indikator RPJMN bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi ilmiah untuk memastikan kebijakan kesehatan berbasis data dan berdampak nyata pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Tim Pendamping Tata Kelola Program Kesehatan FKM Unhas berfoto bersama usai mengikuti sesi Workshop Pembekalan Teknis Pendampingan Tahun 2026 di Bekasi, menegaskan kesiapan akademisi untuk mengawal penyelarasan dokumen perencanaan kesehatan di 20 lokus strategis kawasan timur Indonesia.

Workshop ini turut menghadirkan narasumber strategis dari Biro Hukum Kementerian Kesehatan RI, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang memperkuat integrasi regulasi dan harmonisasi pusat-daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan kesehatan.

Prestasi FKM Unhas pada tahun 2025 menjadi pijakan kuat untuk tahun ini setelah mencatat capaian pendampingan 100 persen dengan tersusunnya dokumen Renja dan Renstra sesuai pedoman, selaras dengan indikator RPJMN dan RIBK, serta dinilai unggul dalam kompetensi Tim Rankesda.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa model pendampingan berbasis akademik dan evidensi ilmiah mampu mempercepat reformasi tata kelola kesehatan daerah secara sistematis dan terukur.

Pasca workshop ini, tim FKM Unhas akan turun langsung ke setiap lokus dengan empat kali pertemuan pendampingan per daerah guna memastikan penyusunan Rencana Kerja berjalan sesuai koridor regulasi dan prinsip akuntabilitas publik.

Output yang ditargetkan adalah tersusunnya dokumen Renja sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sehingga perencanaan kesehatan daerah tersusun sistematis, terintegrasi, dan sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Melalui langkah strategis ini, FKM Unhas kembali mempertegas posisinya sebagai motor penggerak tata kelola kesehatan kawasan timur Indonesia sekaligus representasi nyata kontribusi perguruan tinggi dalam membangun sistem kesehatan nasional yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(*)