Oleh: Muhammad Thaufan Arifuddin*

Pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC pada Kamis 19 Februari 2026 menghadirkan sebuah anomali diplomatik yang mencolok yaitu membicarakan perdamaian dengan melibatkan Israel sebagai prasyarat utama, pada saat yang sama ketika mesin militer negara tersebut masih aktif melakukan penindasan. Narasi "stabilisasi" yang diusung oleh ISF (International Stabilisation Force) di Gaza tampak sebagai upaya dekonstruksi kedaulatan, di mana Palestina dipaksa tunduk pada prasyarat keamanan pihak pendudukan. Jika ditelaah melalui pemikiran Edward Said dalam The Question of Palestine (1979), inisiatif semacam ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak dasar sebuah bangsa atas tanah airnya yang telah dirampas secara sistematis sejak 1948.

Kepalsuan BoP terlihat jelas dari upaya melibatkan Israel sebagai mitra kunci dalam pembangunan kembali Gaza, sementara otoritas yang sama terus memperluas pemukiman ilegal dan melakukan kekerasan struktural terhadap warga Palestina di West Bank (Tepi Barat). Ilan Pappe dalam The Forgotten Palestinians (2011) menjelaskan bahwa penindasan ini bukanlah insiden terisolasi, melainkan bagian dari desain besar kolonialisme pemukim (settler-colonialism) yang bertujuan mempersempit ruang hidup bangsa Palestina. Melibatkan pelaku pendudukan dalam dewan perdamaian tanpa menuntut penghentian penjajahan adalah sebuah penghinaan terhadap prinsip keadilan internasional.

Fondasi BoP yang mensyaratkan pelucutan senjata penuh hanya di pihak Palestina mencerminkan standar ganda yang akut. Sementara rakyat Gaza dituntut untuk mengalami "deradikalisasi", Israel tetap memiliki kebebasan penuh untuk melancarkan operasi militer atau menjatuhkan bom di wilayah-wilayah tertentu dengan dalih keamanan. Edward Said (1979, 1981) menekankan bahwa narasi perdamaian yang didiktekan oleh pihak yang lebih kuat seringkali hanya menjadi alat untuk mengabsahkan status quo pendudukan, di mana pihak yang terjajah diminta untuk menyerah total tanpa ada jaminan penghentian kekerasan dari pihak penjajah.

Rencana mengubah Gaza menjadi "Mediterranean Riviera" adalah sebuah utopia pembangunan yang menutupi luka sejarah. Ilan Pappe dalam The Idea of Israel (2014) membongkar bagaimana pembangunan sering digunakan oleh Israel sebagai "selubung kemajuan" untuk menjustifikasi kontrol atas wilayah yang direbut. Pembangunan hotel mewah dan pulau buatan di atas reruntuhan yang masih menyimpan sisa amunisi yang belum meledak adalah bentuk komodifikasi tragedi yang abai terhadap martabat kemanusiaan warga Palestina yang selama puluhan tahun hidup di bawah blokade ilegal.

Manipulasi dewan ini semakin diperparah oleh dukungan media Barat yang terus menyuarakan agenda "perdamaian" versi Washington. Edward Said dalam Covering Islam (1981) menjelaskan bagaimana media Barat secara konsisten membingkai perlawanan Palestina sebagai aksi teror, namun pada saat yang sama memaklumi kekerasan militer Israel sebagai "hak pertahanan diri". BoP mendapatkan panggung positif di media internasional bukan karena keadilan agendanya, melainkan karena kemampuannya menyelaraskan diri dengan kepentingan imperialisme Amerika Serikat di Timur Tengah.

Board of Peace 2026”: Ketika Meja Perdamaian Berdiri di Atas Reruntuhan dan Bom yang Belum Padam. (Ilustrasi dibuat oleh AI: Chat GPT).

Keterlibatan negara-negara seperti Indonesia sebagai Deputy Commander dalam ISF mengandung risiko moral yang besar. Indonesia, yang memiliki sejarah panjang melawan kolonialisme, kini berada dalam posisi di mana kehadirannya dapat digunakan untuk melegitimasi skema keamanan yang mengamankan kepentingan Israel. Tanpa adanya jaminan bahwa ISF akan bekerja untuk kemerdekaan penuh Palestina, pengerahan ribuan personel TNI justru berisiko menjadi kaki tangan agenda internasional yang mengabaikan sejarah penjajahan 1948 dan perampasan tanah yang berlangsung hingga hari ini.

Agenda pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Gaza menunjukkan bahwa BoP lebih merupakan proyek geopolitik daripada proyek kemanusiaan. Sebagaimana dianalisis oleh Ilan Pappe dalam Ten Myths About Israel (2017), keamanan yang dijanjikan oleh kekuatan luar seringkali merupakan kedok bagi kontrol permanen atas sumber daya dan wilayah strategis. Pangkalan militer tersebut akan menjadi penghalang fisik bagi kedaulatan Palestina, memastikan bahwa setiap kebijakan di Gaza harus selalu mendapat persetujuan dari kekuatan global yang selama ini menyokong pendudukan Israel.

Kontradiksi BoP semakin tajam ketika kita melihat realitas di West Bank, di mana penggerebekan dan penghancuran rumah terus berlangsung tanpa adanya sanksi dari dewan ini. BoP seolah-olah menciptakan "perdamaian dalam kotak" yang hanya fokus pada Gaza, sementara membiarkan pencaplokan tanah di wilayah lain terus berlanjut. Pemisahan isu Gaza dan West Bank adalah strategi pecah-belah yang bertujuan melemahkan persatuan nasional Palestina dan mengalihkan perhatian dunia dari problem utama: pendudukan tanah Palestina secara menyeluruh sejak peristiwa Nakba.

Dukungan dana sebesar 20 miliar dolar AS dari berbagai negara, termasuk FIFA dan PBB, merupakan "obat penawar" yang hanya menyentuh gejala fisik, bukan akar penyakit. Tanpa adanya pengakuan atas hak kembali pengungsi (Right of Return) dan penarikan mundur pasukan Israel ke garis batas yang adil, dana rekonstruksi tersebut hanya akan membangun infrastruktur yang sewaktu-waktu dapat dihancurkan kembali oleh mesin perang Israel. Integritas BoP dipertaruhkan ketika mereka berbicara tentang pembangunan namun diam terhadap penindasan harian yang dilakukan oleh mitra "perdamaian" mereka sendiri.

Alhasil, BoP harus dikritik sebagai dewan yang manipulatif karena gagal menempatkan dekolonisasi sebagai prasyarat perdamaian. Perdamaian sejati tidak dapat dibangun di atas fondasi penindasan yang masih berlangsung di West Bank maupun pemboman berkala di Gaza. Jika komunitas internasional benar-benar serius, mereka harus berani merujuk pada analisis Said dan Pappe bahwa masalah Palestina adalah masalah penjajahan yang harus diakhiri secara total. Tanpa itu, segala pertemuan di Washington hanyalah sandiwara diplomatik yang melestarikan penderitaan di atas tanah yang dirampas.

*Penulis  adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas