Direktur Polipangkep Prof Mauli Kasmi mrlakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung di Jakarta, Agustus 2026. (Dok Poplipangkep)
Dalam FGD bersama DPD RI tersebut, persoalan produktivitas perikanan budidaya menjadi salah satu isu utama yang akan dikaji.
Pembahasan tidak hanya menyentuh aspek produksi, tetapi juga berbagai faktor pendukung seperti ketersediaan benih bermutu, pakan, sarana produksi, teknologi budidaya, kualitas lingkungan, akses pembiayaan, pendampingan, hingga pemasaran hasil perikanan.
Selain itu, efektivitas penyaluran bantuan sarana produksi perikanan juga menjadi perhatian. Evaluasi akan diarahkan pada ketepatan penerima, kesesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan komoditas, spesifikasi dan jumlah bantuan, waktu distribusi, pemanfaatan, pemeliharaan, serta keberlanjutan program.
Prof. Mauli menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan perikanan tidak dapat hanya diukur dari jumlah program atau besarnya bantuan yang diberikan pemerintah. Ukuran keberhasilan harus terlihat dari peningkatan produktivitas, pendapatan, serta kemandirian masyarakat penerima manfaat.
“Bantuan pemerintah harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, tepat jenis, tepat teknologi, tepat waktu, dan memberikan dampak. Di sinilah perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui kajian ilmiah, teknologi terapan, pendampingan, dan rekomendasi berbasis data,” katanya.
Menurut dia, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga legislatif menjadi kunci untuk membangun sistem perikanan yang lebih kuat.
Sebagai institusi pendidikan vokasi, Polipangkep berkomitmen memperluas peran sebagai mitra strategis pemerintah. Hasil penelitian dan inovasi kampus diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi dapat diterapkan langsung untuk menjawab persoalan masyarakat.
Prof. Mauli mengatakan pendidikan vokasi harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, sekaligus menciptakan inovasi yang berdampak terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Di tengah berbagai dinamika internal kampus, ia juga mengajak seluruh sivitas akademika Polipangkep menjaga suasana akademik yang sehat, tertib, aman, dan produktif.
Setiap persoalan internal, kata dia, harus diselesaikan melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku tanpa mengganggu pelayanan pendidikan dan pengabdian masyarakat.
“Kita tidak boleh kehilangan fokus. Polipangkep jauh lebih besar daripada persoalan individual. Institusi ini membawa amanah pendidikan, masa depan mahasiswa, dan harapan masyarakat. Mari menjaga nama baik kampus melalui prestasi, integritas, dan karya nyata,” ujar Prof. Mauli.
Ia menambahkan, Polipangkep menghormati setiap proses yang menjadi kewenangan institusi maupun aparat terkait serta memastikan seluruh layanan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan program pengembangan institusi tetap berjalan normal.
Keterlibatan Polipangkep dalam FGD bersama DPD RI diharapkan menghasilkan gambaran empiris mengenai kondisi perikanan budidaya sekaligus rekomendasi yang dapat memperkuat kebijakan nasional.
(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)
