MAKASSAR, UNHAS.TV — Di tengah derasnya arus disinformasi, ancaman siber, polarisasi sosial, perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi, dan pergolakan geopolitik, Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal I DPP IKAL Lemhannas RI Prof. Sukri Palutturi menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat ketahanan nasional dalam Dialog Kebangsaan GELORA 2026 yang diselenggarakan HIMAPEM FISIP Unhas di Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis (27/8/2026).

Ruang dialog itu menjadi tempat mahasiswa melihat bahwa ancaman terhadap negara tidak selalu datang bersama suara tembakan, tetapi dapat bergerak diam-diam melalui layar telepon, manipulasi informasi, tekanan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial.

Kegiatan yang digelar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin tersebut mengangkat tema “Diskursus Ketahanan Nasional di Era Disrupsi: Kolaborasi Strategis dalam Menghadapi Dinamika Bernegara.”

Di hadapan peserta, Prof. Sukri menjelaskan bahwa ketahanan nasional bukan keadaan yang terbentuk secara otomatis, melainkan kemampuan bangsa membangun keuletan dan ketangguhan untuk menghadapi setiap ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan.

“Tidak ada aktor tunggal dalam membangun ketahanan nasional karena ketahanan nasional adalah kerja bersama,” tegas Prof. Sukri.

Pernyataan itu menjadi benang merah dialog karena kompleksitas persoalan Indonesia telah melampaui kemampuan satu lembaga, satu profesi, atau satu generasi untuk menyelesaikannya sendirian.

Delapan Gatra dalam Satu Tubuh Bangsa

Prof. Sukri mengajak mahasiswa membaca kondisi Indonesia melalui konsepsi Astagatra yang memandang ketahanan nasional sebagai hubungan utuh antara seluruh unsur alamiah dan sosial dalam kehidupan bernegara.

Kerangka tersebut terdiri atas Trigatra yang mencakup geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam, serta Pancagatra yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Geografi menentukan posisi dan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan, demografi menggambarkan kekuatan sekaligus tantangan penduduk, sedangkan sumber kekayaan alam menyediakan modal yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan.

Kelima gatra sosial bersifat lebih dinamis karena perubahan pada ideologi, politik, ekonomi, kebudayaan, atau keamanan dapat dengan cepat memengaruhi kestabilan kehidupan nasional.

Krisis ekonomi, misalnya, tidak berhenti pada penurunan daya beli karena tekanan yang berkepanjangan dapat memperbesar kesenjangan, memicu ketidakpercayaan politik, melemahkan kohesi sosial, dan akhirnya mengganggu keamanan.

Serangan siber juga tidak hanya menjadi persoalan teknologi karena kebocoran data, kelumpuhan pelayanan publik, dan gangguan terhadap infrastruktur penting dapat merusak kepercayaan masyarakat kepada negara.

Hubungan saling memengaruhi itu menjadikan Astagatra bukan sekadar daftar delapan bidang, melainkan perangkat untuk memahami bahwa kelemahan pada satu unsur dapat menjalar ke seluruh tubuh bangsa.

Ancaman Bergerak Tanpa Seragam Militer

Prof. Sukri mengingatkan bahwa konflik bersenjata tetap menjadi ancaman, tetapi perkembangan zaman telah melahirkan bentuk-bentuk tekanan baru yang lebih sulit dikenali karena beroperasi melalui teknologi, ekonomi, informasi, kesehatan, dan lingkungan.

Hoaks yang diulang terus-menerus dapat dianggap sebagai kebenaran, sementara algoritma media sosial dapat mempersempit ruang dialog dengan mempertemukan seseorang hanya dengan informasi yang sesuai keyakinannya.

Disinformasi yang dirancang secara sistematis bahkan mampu memecah masyarakat, memengaruhi proses politik, merusak reputasi lembaga, dan menciptakan ketakutan tanpa harus mengerahkan pasukan.

Perubahan iklim menghadirkan tekanan berbeda melalui bencana hidrometeorologi, krisis air, gangguan produksi pangan, penyebaran penyakit, migrasi penduduk, dan perebutan sumber daya.

Ketergantungan teknologi serta rantai pasok global juga memperlihatkan bahwa gangguan yang terjadi jauh dari wilayah Indonesia dapat memengaruhi harga energi, bahan pangan, obat-obatan, transportasi, dan stabilitas ekonomi nasional.

Menghadapi ancaman yang saling terhubung tersebut, Prof. Sukri mendorong perubahan pola pikir dari tindakan yang hanya muncul setelah krisis menjadi strategi antisipatif, preventif, adaptif, dan kolaboratif.

Pendekatan antisipatif mengharuskan negara membaca perubahan sejak dini, pendekatan preventif berusaha mencegah risiko berkembang, sedangkan kemampuan adaptif menentukan seberapa cepat bangsa dapat menyesuaikan diri ketika gangguan tidak dapat dihindari.

Kolaborasi Menjadi Infrastruktur Ketahanan

Dalam arsitektur ketahanan nasional, pemerintah bertanggung jawab menghadirkan kebijakan yang tepat, tata kelola yang bersih, pelayanan publik yang andal, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Perguruan tinggi menjalankan perannya melalui penelitian, pengembangan ilmu, penciptaan inovasi, serta penyediaan analisis yang memungkinkan kebijakan dibangun berdasarkan bukti.

Dunia usaha memperkuat ketahanan melalui penciptaan pekerjaan, kesinambungan produksi, inovasi teknologi, perlindungan tenaga kerja, dan kemampuan menjaga rantai pasok ketika krisis berlangsung.

Media menjadi penjaga integritas ruang informasi dengan memverifikasi data, membedakan fakta dari pendapat, mengoreksi kekeliruan, dan mencegah kebohongan berkembang menjadi keyakinan publik.

Masyarakat melengkapi seluruh unsur tersebut melalui solidaritas sosial, kepedulian terhadap lingkungan, literasi digital, penghormatan terhadap perbedaan, dan keterlibatan dalam kehidupan demokrasi.

Kolaborasi menjadi efektif apabila setiap pihak tidak sekadar hadir dalam satu forum, tetapi berbagi data, tanggung jawab, sumber daya, pengetahuan, dan mekanisme evaluasi secara berkelanjutan.

Kampus sebagai Benteng Ketahanan Bangsa

Prof. Sukri memberikan perhatian khusus kepada pendidikan karena kualitas manusia menjadi penggerak yang menghubungkan seluruh dimensi Astagatra.

“Kampus bukan hanya tempat mencetak sarjana, tetapi merupakan salah satu benteng ketahanan bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, perguruan tinggi harus melahirkan generasi yang tidak hanya menguasai bidang akademik, tetapi juga mampu berpikir kritis, membaca data, menguji informasi, beradaptasi dengan perubahan, dan menciptakan solusi.

Literasi digital menjadi kebutuhan mendasar karena mahasiswa hidup dalam ruang informasi yang memungkinkan pengetahuan ilmiah, propaganda, iklan terselubung, dan kabar palsu hadir dalam tampilan yang hampir serupa.

Kemampuan berpikir kritis membuat mahasiswa tidak mudah menerima klaim, sedangkan karakter kebangsaan membantu mereka menggunakan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat yang majemuk.

Inovasi juga harus memiliki arah kemanusiaan karena teknologi yang canggih tidak otomatis memperkuat bangsa apabila memperlebar ketimpangan, merusak lingkungan, atau mengabaikan kelompok rentan.

Mahasiswa dan Jalan Menuju Indonesia Emas 2045

Dialog Kebangsaan GELORA 2026 menempatkan mahasiswa bukan sebagai penonton perubahan, tetapi sebagai calon pemimpin, peneliti, birokrat, pengusaha, jurnalis, dan penggerak masyarakat yang akan menentukan wajah Indonesia.

Bonus demografi hanya dapat menjadi kekuatan apabila generasi muda memperoleh pendidikan berkualitas, kesehatan yang baik, pekerjaan produktif, kecakapan teknologi, dan ruang partisipasi yang sehat.

Sebaliknya, besarnya jumlah penduduk usia produktif dapat berubah menjadi tekanan sosial apabila tidak diiringi pemerataan kesempatan, pembangunan karakter, dan kesiapan menghadapi transformasi dunia kerja.

Menuju Indonesia Emas 2045, ketahanan nasional karena itu harus dibangun melalui penguatan seluruh Astagatra serta diwujudkan dalam kebijakan yang menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

Dari ruang dialog di Universitas Hasanuddin, pesan Prof. Sukri mengalir sederhana tetapi kuat bahwa negara yang tangguh bukanlah negara tanpa masalah, melainkan bangsa yang mampu mengenali ancaman, belajar dari krisis, dan bergerak bersama untuk menemukan. (*)