MAKASSAR, UNHAS.TV - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa MSc, mendorong penerapan evaluasi kinerja bagi seluruh pimpinan kampus sebagai bagian dari pembenahan tata kelola perguruan tinggi.

Menurut dia, setiap pejabat di lingkungan universitas, mulai dari dekan hingga pimpinan struktural lain, harus siap dinilai berdasarkan kontrak kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan itu disampaikan Jamaluddin dalam kegiatan di Ballroom Unhas Hotel and Convention, Makassar, Sabtu (14/3/2026).

Ia menegaskan, pola kepemimpinan di kampus tidak lagi bisa bertumpu pada kenyamanan jabatan, melainkan harus berpijak pada akuntabilitas dan capaian kerja.

Menurut Jamaluddin, posisi pimpinan di Universitas Hasanuddin pada dasarnya terikat pada target yang telah ditetapkan sejak awal.

Untuk jabatan dekan, misalnya, ia menekankan bahwa yang berlaku bukan mekanisme pemilihan, melainkan penjaringan yang kemudian diikuti dengan penetapan kontrak kinerja.

Dari kontrak kerja itulah, kata dia, ukuran keberhasilan atau kegagalan seorang pimpinan dapat dibaca dengan terang.

“Dekan itu diangkat oleh rektor, jadi tidak ada pemilihan sebenarnya, yang ada itu penjaringan. Di dalam kontrak kinerja, kita sebenarnya sudah jelas, bahwa ini harus dicapai, ini harus dicapai. Jadi harus siap dinilai,” kata Prof Jamaluddin.

Bila target yang tertuang dalam kontrak itu tidak tercapai, menurut dia, konsekuensinya juga harus jelas, termasuk kemungkinan pembatalan atau penghentian penugasan.

Jamaluddin menilai, logika semacam itu semestinya tidak dianggap berlebihan karena pimpinan perguruan tinggi pun bekerja dalam rantai akuntabilitas yang sama.

Sebagai rektor, ia mengatakan dirinya juga terikat kontrak kinerja dengan kementerian. Karena itu, ia menolak pandangan yang menempatkan pimpinan kampus sebagai posisi yang kebal evaluasi.

Dalam pandangannya, jabatan pimpinan di kampus hari ini harus dilihat sebagai amanah pelayanan. Karena itu, kinerjanya harus diuji melalui indikator yang masuk akal dan terukur.

Pimpinan, kata Prof JJ, bukan semata pengambil keputusan administratif, melainkan pelayan publik yang bekerja untuk masyarakat, pemangku kepentingan, dan reputasi institusi. 

Ia mengakui, gagasan itu tidak mudah diterapkan. Evaluasi kinerja, menurut dia, harus dibangun dengan mekanisme yang adil, tidak menjebak, serta menggunakan target yang realistis.

“Tidak mungkin juga kita suruh mereka ke bulan, kalau kau ndak bisa ke bulan berhenti. Itu sama dengan menjebak,” ujarnya.

Karena itu, standar kinerja yang dipasang, kata dia, harus normal, rasional, dan masih dalam batas yang dapat dipenuhi oleh pejabat yang diberi amanah.

Pengalaman di James Cook University

Untuk menjelaskan gagasannya, Prof Jamaluddin menyinggung pengalamannya di luar negeri. Ia pernah mendapati seorang dosen di James Cook University yang harus berhenti lebih cepat karena standar kinerjanya tidak tercapai.

Pengalaman itu, menurut dia, menunjukkan bahwa budaya evaluasi bukan hal asing di universitas-universitas besar dunia. Bahkan, pengukuran kinerja tidak hanya menyasar pimpinan, tetapi juga dosen.

Di Universitas Hasanuddin, ia mengatakan, wacana itu mulai diarahkan ke semua level, dari dosen, dekan, pejabat struktural, hingga rektor sendiri.

Menurut dia, budaya pertanggungjawaban semacam itu penting jika kampus ingin tumbuh sebagai institusi modern yang sehat secara tata kelola.

Penerapan evaluasi kinerja ini, kata Prof Jamaluddin, diharapkan dapat memperkuat profesionalisme pimpinan kampus dan memastikan setiap jabatan benar-benar dijalankan dengan orientasi hasil.

Di tengah tuntutan persaingan perguruan tinggi yang makin ketat, Universitas Hasanuddin tampaknya hendak mengirim pesan tegas: jabatan bukan ruang aman, melainkan mandat yang sewaktu-waktu harus diuji.

(Venny Septiani Semuel / Unhas TV)