MAKASSAR, UNHAS.TV - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan pemerintah sebesar sekira Rp335 triliun dalam APBN 2026 dinilai berisiko membebani keuangan negara.

Meskipun demikian, di sisi lain menyimpan bujet MBG sebesar itu memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah jika didesain dengan tepat.

Hal itu diungkapkan Guru Besar Ilmu Keuangan Negara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Abd. Hamid Paddu MA saat berbincang dalam program Econotalks di Unhas TV, Senin (12/1/2026).

Prof Hamid Paddu mengatakan secara teori ekonomi publik, program MBG seharusnya dikategorikan sebagai belanja produktif karena bertujuan memperbaiki gizi anak dan ibu hamil sebagai investasi sumber daya manusia (SDM).

“Perbaikan gizi anak itu investasi manusia. Kalau gizinya baik, kapasitas kognitif dan produktivitasnya meningkat. Itu prasyarat agar Indonesia bisa menjadi negara maju,” ujarnya dalam diskusi Econotalks.

Namun, ia menilai pelaksanaan MBG saat ini masih cenderung bersifat konsumtif. Hal tersebut terlihat dari desain program yang belum memiliki indikator kuat untuk mengukur dampak jangka menengah dan panjang terhadap kualitas SDM.

“Sekarang lebih dilihat apakah anggarannya habis atau tidak tiap bulan dan tiap tahun. Padahal seharusnya dievaluasi apakah setelah satu semester atau satu tahun ada peningkatan kecerdasan dan kapasitas anak,” jelasnya.

Prof Hamid menegaskan, besarnya anggaran MBG membuat program ini berisiko, tidak hanya bagi fiskal negara tetapi juga bagi arah pembangunan nasional. 

Pada 2026, anggaran MBG menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam APBN. Meski demikian, ia mengakui MBG memiliki potensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah.

Dengan anggaran besar yang beredar hingga ke desa, program ini dapat menciptakan efek pengganda yang signifikan.

“Kalau dana MBG benar-benar berputar di desa, misalnya 80 persen bahan pangan dibeli dari lokal, maka multiplier effect-nya bisa tiga sampai empat kali lipat,” katanya.

Menurutnya, masalah utama terletak pada desain yang masih sentralistik dan didominasi vendor besar, sehingga UMKM dan pelaku usaha lokal sulit terlibat. Kondisi ini membuat potensi penggerak ekonomi daerah tidak optimal.

Ia mendorong agar desain MBG diubah menjadi lebih desentralistik dengan melibatkan pemerintah daerah dan pelaku UMKM setempat. Regulasi juga perlu mengatur kewajiban penggunaan bahan pangan lokal dalam proporsi besar.

“Desainnya harus diubah. MBG harus melibatkan kelembagaan daerah dan UMKM lokal. Kalau itu terjadi, manfaat fiskal dan ekonomi akan jauh lebih optimal,” pungkas Prof Hamid.

(Achmad Ghiffary M / Unhas TV)