MAKASSAR, UNHAS.TV – Keputusan Rocky Gerung untuk bergabung dalam lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik.

Sosok yang selama ini dikenal vokal mengkritik kebijakan pemerintah tersebut diharapkan tetap mempertahankan sikap kritisnya meski kini berada di lingkaran kekuasaan.

Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari SIP MSi menilai keputusan Rocky Gerung untuk bergabung dalam pemerintahan tentu didasari pertimbangan tersendiri.

Menurutnya, kesempatan untuk terlibat dalam pemerintahan sebenarnya telah terbuka sejak era kepemimpinan sebelumnya, mulai dari Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo.

Endang mengungkapkan, pilihan Rocky untuk bergabung pada era pemerintahan Prabowo menjadi hal yang menarik untuk dicermati, mengingat rekam jejaknya sebagai intelektual publik yang kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

“Saya kira dari sisi Roky Gerungnya sendiri itu mungkin pasti ada pertimbangan sendiri kenapa kemudian Roky memilih untuk masuk pada rezim hari ini, karena kalau kita lihat kesempatan itu kan sebenarnya terbuka sejak beberapa rezim sebelumnya (SBY hingga Jokowi)," ujarnya.

"Mungkin ada pertimbangan khusus dari Roky Gerung sampai kemudian memilih di rezim Prabowo. Roky bergabung dalam struktur pembantu presiden yang kemudian berada di sekitaran presiden ini,” jelas Endang.

Ia menegaskan, keterlibatan dalam pemerintahan tidak seharusnya membuat keberanian Rocky dalam menyampaikan kritik menjadi berkurang. Endang berharap, posisi baru tersebut justru dapat dimanfaatkan untuk mendorong perbaikan kebijakan dari dalam pemerintahan.

“Tapi memang ya tentu sebagai publik yang kita sering terbiasa mendengarkan bahwa Roky adalah salah satu intelektual publik yang terdepan menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, tentu harapan kita adalah ruangan istana, ataupun tempat kerja baru dari Roky Gerung itu tidak kemudian menyebabkan keberaniannya untuk melakukan kritik menjadi ciut,” tuturnya.

Lebih lanjut, Endang berharap Rocky tetap konsisten menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah meskipun telah menjadi bagian dari struktur kekuasaan.

Menurutnya, perubahan posisi tidak semestinya menghilangkan independensi pemikiran maupun keberanian dalam menyampaikan pandangan kritis.

“Jadi tentu kita berharap Roky harus tetap seperti dulu, berada di dalam untuk memperbaiki, bukan kemudian menjadi ciut, dan kemudian tidak lagi seperti sekarang biasanya lagi, menyuarakan kritik terhadap kebijakan karena sudah menjadi bagian dari pelaku kebijakan itu," lanjutnya.

"Jadi harapan kita Roky tetap seperti dulu, jadi tidak berkurang dengan masuknya menjadi bagian dari pemerintahan,” ungkapnya.

Endang menambahkan, konsistensi dalam menyampaikan kritik merupakan hal penting bagi seorang intelektual publik, termasuk ketika memiliki akses atau peran di dalam pemerintahan.

Kritik yang objektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, keterlibatan dalam pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan posisi, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga independensi pemikiran dan keberanian dalam menyampaikan pandangan kritis terhadap penyelenggaraan kekuasaan.

(Andrea Ririn Karina / Unhas TV)