Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan ad interim ini bersifat sementara hingga Presiden menentukan pengganti definitif.
"Berkenaan posisi Menko Polhukam, sementara waktu Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang beliau tugaskan. Sementara waktu beliau menunjuk ad interim untuk menjabat ad interim," ujar Prasetyo usai acara pelantikan. Ia menambahkan bahwa Sjafrie akan bertanggung jawab ganda untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tengah dinamika politik dan keamanan saat ini.
Sjafrie Sjamsoeddin, lahir 30 Oktober 1952, adalah perwira TNI Angkatan Darat (AD) purnawirawan dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal (Letjen) TNI (Purn).
Ia lulusan Akademi Militer (Akmil) 1974 dan memiliki pengalaman panjang di militer, termasuk sebagai ajudan pribadi mantan Presiden Soeharto, Danjen Kopassus, dan Wakil Menhan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2010-2014).
Sebagai Menhan, Sjafrie dikenal dengan rekam jejaknya dalam pengelolaan pertahanan negara, termasuk usul kenaikan tunjangan prajurit hingga 75-100% untuk memperkuat NKRI.
Presiden Prabowo memuji Sjafrie atas dedikasinya, menyatakan bahwa penunjukan ini didasari pengalaman luasnya di bidang militer dan pemerintahan. "Sjafrie adalah sosok yang tepat untuk mengoordinasikan kebijakan politik, hukum, dan keamanan, terutama di tengah tantangan nasional saat ini," kata Prabowo saat memberikan ucapan selamat pasca-pelantikan.
Reshuffle ini juga melibatkan pergantian di posisi lain, seperti Menteri Keuangan yang kini dijabat Purbaya Yudhi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati, serta pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dengan Mochamad Irfan Yusuf sebagai menterinya.
Sementara itu, posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) masih kosong karena calon pengganti Dito Ariotedjo sedang berada di luar kota dan akan dilantik secara terpisah.
Penunjukan Sjafrie sebagai Menko Polhukam ad interim menuai beragam tanggapan. Beberapa kalangan menyambut positif karena pengalamannya di bidang keamanan, sementara yang lain mempertanyakan beban rangkap jabatan.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas kabinet di tengah prioritas nasional seperti stabilitas politik dan penanganan isu keamanan.(*)
