MAKASSAR, UNHAS.TV - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa tidak ada kewajiban dari dirinya untuk memperlihatkan ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada (UGM) kepada mereka yang mempersoalkan keaslian ijazahnya dari Fakultas Kehutanan UGM.
Jokowi menyebutkan hal itu usai bertemu dengan perwakilan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang datang ke rumahnya di Jalan Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/4/2025).
"Saya sampaikan bahwa tidak ada dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki," kata Jokowi.
TPPUA yang datang ke rumahnya sekitar 30 menit itu atas inisiatif Jokowi yang menyebutkan fitnah yang ditujukan kepadanya telah mencemarkan nama baiknya sehingga ia mempertimbangkan untuk mengabiil langkah hukum.
Polemik mengenai keaslian ijazah sarjana mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dari Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali memanas. Isu ini terus bergulir di tengah tuduhan bahwa ijazah Jokowi diduga palsu, dengan sorotan terbaru pada sikap Jokowi yang enggan memperlihatkan ijazah aslinya kepada publik.
Universitas Gadjah Mada, melalui Dekan Fakultas Kehutanan, Sigit Sunarta, kembali menegaskan bahwa Jokowi adalah alumni sah Fakultas Kehutanan UGM, lulus pada tahun 1985.
Sigit menyatakan bahwa Jokowi tercatat menempuh berbagai mata kuliah, aktif dalam kegiatan mahasiswa seperti Silvagama, dan menyelesaikan skripsi yang terdiri dari 91 halaman menggunakan mesin ketik.
"Ijazah dan skripsi Joko Widodo asli, dikeluarkan oleh UGM," tegas Sigit, seraya menyesalkan informasi menyesatkan terkait penggunaan font Times New Roman pada sampul skripsi yang disebut belum ada pada era tersebut. Menurutnya, font tersebut sudah umum digunakan mahasiswa saat itu.
Frono Jiwo, rekan seangkatan Jokowi, juga memberikan kesaksian bahwa ia dan Jokowi masuk kuliah pada 1980 dan wisuda bersama pada 1985. Frono menyebut ijazah mereka memiliki format serupa, ditandatangani oleh Rektor Prof T Jacob dan Dekan Prof Soenardi Prawirohatmodjo, dengan perbedaan hanya pada nomor kelulusan. Ia juga mengenang Jokowi sebagai mahasiswa pendiam namun humoris, serta aktif mendaki gunung.
Isu ini kembali mencuat setelah Rismon Hasiholan Sianipar, mantan dosen Universitas Mataram, mempertanyakan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi. Rismon mengklaim adanya kejanggalan, seperti penggunaan font Times New Roman yang menurutnya belum ada pada era 1980-an.
Ia bahkan secara terbuka menantang Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya kepada publik, dengan pernyataan kontroversial, "Jujur itu enak tidurnya. Kenapa ijazahnya tidak mau ditunjukkan?"
Jokowi sendiri menanggapi isu ini dengan menyebutnya sebagai "fitnah murahan" yang terus diulang. Dalam pernyataannya di Solo pada 11 April 2025, ia menegaskan bahwa ijazahnya dikeluarkan oleh UGM dan didukung oleh klarifikasi rektor serta dekan.
Jokowi juga menyatakan bahwa pihak yang menuduh harus membuktikan klaim mereka. "Siapa yang menuduh, dia yang harus membuktikan," ujarnya. Ia menyerahkan urusan ini kepada pengacaranya untuk mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut.
Namun, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, menegaskan bahwa Jokowi tidak akan menunjukkan ijazah aslinya kecuali diminta oleh pihak berwenang, seperti pengadilan.
Alasannya, untuk menghindari preseden buruk. Sikap ini memicu spekulasi lebih lanjut di kalangan publik, dengan beberapa pihak menduga Jokowi tidak memiliki ijazah asli atau ijazahnya bermasalah.
Kelompok alumni UGM, seperti Keluarga Alumni Fakultas Kehutanan (KAGAMAHUT) angkatan 1980, telah menggelar konferensi pers pada 2022 untuk memastikan status Jokowi sebagai alumni, lengkap dengan bukti foto kuliah dan wisuda.
Namun, Keluarga Alumni UGM (KAGAMA) Cirebon Raya justru mendukung aksi pada 15 April 2025 untuk menuntut transparansi lebih lanjut. Ketua KAGAMA Cirebon Raya, Heru, menyatakan bahwa keterbukaan soal ijazah akan menghentikan spekulasi dan menjaga marwah UGM.
Di media sosial, terutama platform X, sentimen publik terbelah. Sebagian mendesak Jokowi menunjukkan ijazah asli untuk mengakhiri polemik, sementara yang lain mempercayai klarifikasi UGM dan menganggap isu ini sebagai upaya politis untuk mendiskreditkan Jokowi.
Gugatan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi telah tiga kali ditolak pengadilan, termasuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Meski demikian, tuduhan ini terus bergulir, didorong oleh polarisasi politik yang tajam. Guru Besar Hukum Pidana UGM, Marcus Priyo Gunarto, menegaskan bahwa tuduhan pemalsuan harus dibuktikan, baik dalam bentuk pembuatan dokumen palsu maupun pengubahan dokumen asli.
Hingga kini, Jokowi dan UGM belum menunjukkan ijazah asli secara fisik kepada publik, yang menjadi salah satu pemicu ketidakpuasan sebagian masyarakat. Aksi “Halal Bihalal Istimewa” pada 15 April 2025 di UGM, yang disebut sebagian netizen sebagai “Geruduk UGM,” diprediksi akan menjadi momen krusial untuk menuntut kejelasan lebih lanjut.
Polemik ini menunjukkan kompleksitas antara fakta, persepsi publik, dan polarisasi politik. Tanpa bukti fisik ijazah yang ditunjukkan secara terbuka, isu ini kemungkinan akan terus menjadi bahan perdebatan di ruang publik.(*)
