MAKASSAR, UNHAS.TV - Anggapan bahwa sumber daya ikan di laut Indonesia masih melimpah dinilai keliru. Fakta di lapangan justru menunjukkan sebagian besar wilayah perairan Indonesia telah mengalami kelebihan tangkap atau overfishing.

Kondisi ini menempatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan laut Indonesia

Hal itu ditegaskan Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Hasanuddin, Prof Dr Ir Najamuddin MSc, kepada Unhas.TV, pada 28 Januari 2026 lalu.

Prof Najamuddin mengatakan, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan sebagian besar stok ikan nasional kini berada dalam kategori merah, yang berarti telah mengalami eksploitasi berlebih.

"Selama ini masyarakat menganggap ikan di laut tidak akan habis. Padahal faktanya, sebagian besar potensi sumber daya ikan kita sudah berada dalam kondisi kelebihan tangkap," jelasnya.

Ia menegaskan, tanpa pengawasan yang ketat, eksploitasi berlebihan, praktik penangkapan ilegal, hingga penggunaan alat tangkap merusak akan terus mengancam masa depan perikanan nasional.

Prof Najamuddin menjelaskan, konsep utama pengelolaan perikanan adalah memastikan ikan tetap ada meski terus dimanfaatkan.

Prinsip ini dikenal sebagai perikanan berkelanjutan, yakni penangkapan dilakukan tanpa menghabiskan stok ikan.

Pengawasan dilakukan terhadap berbagai aspek, mulai dari alat tangkap yang digunakan, ukuran mata jaring, zona penangkapan, hingga kelengkapan dokumen kapal.

Dalam kebijakan terbaru, pemerintah juga menerapkan penangkapan ikan terukur sebagai bagian dari konsep blue economy.

Melalui skema ini, nelayan diberikan kuota tangkapan tahunan berdasarkan zona dan jenis ikan tertentu. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi dan pengawasannya di lapangan.

"Aturannya sudah bagus, tapi persoalannya adalah bagaimana mengawasi. Laut kita terlalu luas, sementara armada dan biaya operasional pengawasan sangat terbatas," kata Najamuddin.

Selain menjaga kelestarian sumber daya laut, pengawasan juga berperan penting dalam melindungi nelayan kecil dari ketimpangan akses.

Penggunaan alat tangkap destruktif seperti bom ikan dan trawl tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga membuat ikan semakin menjauh dari wilayah pesisir.

Akibatnya, nelayan kecil harus melaut lebih jauh dengan risiko dan biaya yang lebih besar. "Jika terumbu karang rusak, ikan kehilangan rumahnya. Kalau rumahnya rusak, bagaimana ikan bisa berkembang biak?," katanya.

Inovasi Alat Tangkap Selektif

Sebagai solusi jangka panjang, Prof Najamuddin menekankan pentingnya pengembangan kawasan konservasi dan inovasi alat tangkap yang lebih selektif.

Salah satu inovasi yang dikembangkan FIKP Unhas adalah penambahan jendela pelolosan pada alat tangkap agar ikan-ikan kecil dapat lolos dan tetap hidup.

Ia juga menilai konservasi akan lebih efektif jika berbasis masyarakat, bukan semata-mata berbasis proyek pemerintah. "Kalau masyarakat dilibatkan, mereka akan merasa memiliki dan ikut menjaga. Itu jauh lebih efektif untuk keberlanjutan", lanjutnya.

Jika kondisi pengelolaan perikanan tidak berubah, Prof Najamuddin memperkirakan sebagian besar wilayah perairan Indonesia akan berada dalam kondisi kritis pada 2050. Meski tidak sepenuhnya habis, stok ikan akan semakin menurun dan sulit dipulihkan.

Dirinya menegaskan, pengawasan laut tidak boleh hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga harus dibarengi dengan edukasi dan penyadaran masyarakat.

"Pengawasan itu bukan untuk pemerintah, tapi untuk masyarakat dan anak cucu kita. Kuncinya adalah pengawasan dan penyadaran yang berjalan bersama", terangnya.

(Zulkarnaen Jumar Taufik / Unhas TV)