Lingkungan
Polhum

Unhas dan CSIS Bahas Green Nickel, Industri Baterai EV Diminta Tak Abaikan Standar Lingkungan Global

DEKARBONISASI - Departemen Ilmu Politik FISIP Unhas bekerja sama dengan CSIS menggelar seminar publik tentang dekarbonisasi rantai pasok industri baterai dan kendaraan listrik di Gedung Ipteks Unhas, Makassar, Selasa (9/6/2026). (Dok Dep Ilmu Politik)

MAKASSAR, UNHAS.TV - Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) bersama Center for Strategic and International Studies (CSIS) menggelar seminar publik tentang dekarbonisasi rantai pasok industri baterai dan kendaraan listrik.

Kegiatan berlangsung di Gedung Ipteks Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa, 9 Juni 2026. Seminar bertajuk “Membangun Dekarbonisasi pada Rantai Pasok Industri Baterai dan EV demi Menjaga Daya Saing dan Komitmen Lingkungan Indonesia” itu diikuti sekitar 150 peserta.

Mereka berasal dari kalangan mahasiswa, akademisi, pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat umum.

Forum ini membahas tantangan dan peluang dekarbonisasi dalam pengembangan industri baterai serta kendaraan listrik di Indonesia. Isu tersebut menguat seiring pesatnya hilirisasi nikel, yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok baterai global.

Sekretaris Unhas Prof Ir Sumbangan Baja MPhil PhD mengatakan Unhas mendukung agenda dekarbonisasi melalui penguatan riset baterai, kajian kredit karbon, dan pengembangan kendaraan listrik di lingkungan kampus.

Menurut dia, dekarbonisasi tidak dapat dipisahkan dari upaya menghadapi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan pembangunan industri nasional.

“Dekarbonisasi menjadi isu strategis dalam pembangunan industri masa depan,” kata Sumbangan dalam sambutannya.

Bupati Morowali Utara, Dr dr Delis Julkarson Hehi MARS yang hadir sebagai pembicara utama, mengatakan Indonesia memiliki peluang besar menjadi pemain utama dalam industri baterai kendaraan listrik dunia. Ia menyebut Indonesia menguasai sekitar 53 persen cadangan nikel global.

Namun, Delis mengingatkan hilirisasi nikel tidak cukup hanya dilihat dari sisi produksi. Menurut dia, keberhasilan industri baterai harus diikuti pengurangan emisi karbon.

Caranya melalui pengembangan energi terbarukan, penerapan teknologi penangkapan karbon atau CCUS, serta pemenuhan standar lingkungan global yang makin ketat.

Peneliti CSIS, Via Azlia Widiyati, menyoroti pentingnya membangun green value chain dalam industri kendaraan listrik Indonesia. Ia mengatakan hilirisasi nikel belum otomatis membuat Indonesia unggul dalam industri EV apabila masih bergantung pada energi berbasis batu bara.

Menurut Via, dekarbonisasi rantai pasok perlu menjadi perhatian utama. Ia juga menekankan perlunya pengurangan penggunaan PLTU captive dan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG. Prinsip itu, kata dia, menjadi salah satu ukuran penting daya saing industri nasional di pasar global.

Ketua KADIN Morowali Utara, Ince Mochamad Arief Ibrahim, mengatakan dekarbonisasi bukan penghambat hilirisasi. Ia justru menyebut dekarbonisasi sebagai syarat agar produk nikel Indonesia tetap relevan dan kompetitif.

Ince memperkenalkan konsep Green Nickel. Konsep ini menempatkan keberlanjutan dalam seluruh rantai pasok industri, mulai dari pertambangan, pengolahan, pengelolaan limbah, hingga daur ulang baterai. Ia menilai industri nikel tidak bisa lagi hanya mengejar volume produksi.



DEKARBONISASI - Departemen Ilmu Politik FISIP Unhas bekerja sama dengan CSIS menggelar seminar publik tentang dekarbonisasi rantai pasok industri baterai dan kendaraan listrik di Gedung Ipteks Unhas, Makassar, Selasa (9/6/2026). (Dok Dep Ilmu Politik)


Dekan FISIP Unhas, Prof Dr Phil Sukri SIP MSi membahas dekarbonisasi dari perspektif kebijakan publik. Ia mengatakan pembangunan berkelanjutan selalu berada dalam trilema antara manfaat ekonomi, keamanan lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang.

Menurut Sukri, dekarbonisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan investasi. Negara, masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan harus ditempatkan secara setara dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa tata kelola yang kuat, agenda dekarbonisasi berisiko berhenti sebagai jargon kebijakan.

Dari unsur pemerintah daerah, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan, Jamaluddin ST MT memaparkan tantangan tata kelola industri nikel pasca sentralisasi kewenangan pertambangan.

Ia mengatakan tuntutan pasar global terhadap produk rendah karbon membuat dekarbonisasi menjadi kebutuhan mendesak.

Jamaluddin juga menyinggung regulasi perdagangan internasional, termasuk Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM. Menurut dia, standar karbon global dapat mempengaruhi akses produk Indonesia ke pasar internasional.

Dalam sesi diskusi, peserta mengangkat sejumlah isu. Di antaranya ketergantungan industri terhadap batu bara, reklamasi lahan pascatambang, insentif fiskal untuk investasi hijau, serta hubungan antara standar lingkungan global dan kepentingan ekonomi internasional.

Forum juga menyoroti perlunya penguatan regulasi, penerapan Good Mining Practice, pengawasan lingkungan berkelanjutan, serta peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawal agenda dekarbonisasi.

Seminar ini menyimpulkan bahwa dekarbonisasi bukan hanya agenda lingkungan. Ia juga menjadi agenda ekonomi dan sosial yang menentukan daya saing Indonesia pada masa depan.

Transformasi industri baterai dan kendaraan listrik membutuhkan kerja bersama pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Melalui forum ini, Departemen Ilmu Politik Unhas dan CSIS berharap lahir rekomendasi kebijakan yang lebih tajam. Kolaborasi multipihak dinilai penting agar industri baterai dan kendaraan listrik Indonesia mampu bersaing secara global, tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. (*)

(Kautsar Ardiansyah R / Moh Resha Maharam / Unhas TV)