JAKARTA, UNHAS.TV - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan berniat mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden RI saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (10/11/2026). Pertanyaannya, apakah konstitusi di Indonesia mengenal istilah mengundurkan diri?

Dalam UUD 1945 (sebelum maupun sesudah amandemen) tidak dikenal secara eksplisit istilah "mengundurkan diri" untuk Presiden maupun Wakil Presiden. Istilah yang dipakai justru adalah "berhenti".

Frasa "berhenti" itu tertuang pada Pasal 8 UUD 1945 (setelah amandemen) ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Ayat 1 berbunyi: "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya."

Ayat (2): Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

Ayat (3): Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama (kemudian MPR memilih penggantinya dalam waktu maksimal 30 hari).

Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Soedirman, Manunggal Kusuma Wardaya, pengunduran diri secara sukarela dianggap termasuk dalam kategori "berhenti". Wakil Presiden yang mengundurkan diri harus melampirkan pernyataan tertulis yang menyatakan berhenti dari jabatan dan tidak memerlukan persetujuan DPR atau MPR. 

Jika pun kemudian Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri, maka ia mengikuti langkah yang pernah diambil oleh Wakil Presiden Moehammad Hatta pada 1 Desember 1956 dan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.(*)