Pendidikan

2nd Doctoral International Conference 2025 Soroti Inovasi Tata Kelola dan Isu Korupsi

MAKASSAR, UNHAS.TV - Hari kedua 2nd Doctoral International Conference 2025 yang digelar Program Doktor Administrasi Publik Universitas Hasanuddin (Unhas) berlangsung di Unhas Hotel and Convention, Kamis (22/5/2025).

Konferensi bekerja sama dengan Indonesian Association for Public Administration (IAPA) ini menghadirkan lebih dari 150 akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara untuk membahas transformasi kebijakan publik dan tantangan global dalam tata kelola pemerintahan.

Salah satu sorotan utama dalam konferensi ini datang dari Presiden IAPA, Prof Dr Agus Pramusinto MDA yang menjadi keynote speaker dalam sesi pleno.

Prof Agus dalam pemaparannya, menegaskan bahwa korupsi masih menjadi persoalan terbesar yang dihadapi Indonesia dan menyerukan agar arah reformasi birokrasi ke depan difokuskan secara spesifik untuk pemberantasan korupsi.

"Reformasi birokrasi saat ini belum mampu menjawab persoalan korupsi secara tuntas. Maka, saya mengusulkan tiga langkah: pertama, arahkan seluruh fokus reformasi birokrasi untuk pemberantasan korupsi; kedua, dorong pengesahan undang-undang perampasan aset hasil korupsi; dan ketiga, libatkan semua elemen masyarakat termasuk lembaga keagamaan dan kampus untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi," ujar Prof. Agus.

Konferensi juga menampilkan sejumlah pembicara internasional dan nasional yang membahas tema-tema seperti tata kelola pemerintahan berbasis data, inovasi pelayanan publik, serta pengalaman negara-negara Asia dalam menerapkan desentralisasi dan efisiensi birokrasi.

Prof Agus menambahkan bahwa perguruan tinggi harus menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi dan berperan dalam mengawal setiap gagasan akademik agar dapat diimplementasikan menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata.

Konferensi doktoral ini menjadi forum penting dalam merumuskan solusi-solusi inovatif atas permasalahan kebijakan publik global, sekaligus memperkuat peran akademisi dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

(Zahra Tsabitha Sucheng / Rahma Humairah / Unhas.TV)