MAKASSAR, UNHAS.TV - Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar kuliah umum, Senin (11/5/2026).

Kuliah umum yang bertajuk “Refleksi Hari Pendidikan Nasional: Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Literasi Demokrasi dan Partisipasi Politik Mahasiswa” itu berlangsung di Aula Prof. Syukur Abdullah, FISIP Unhas.

Narasumber utama, Anggota Bawaslu RI Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat, Dr Herwyn JH Malonda MPd MH, menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi tetap terbuka dan sehat.

Dalam lingkungan kampus, kata Herwyn, mahasiswa memiliki peran krusial membangun tradisi kritis, partisipatif, dan demokratis di tengah masyarakat. Diskusi dipandu Muhammad Zacky Athaya Svarif, mahasiswa Ilmu Politik angkatan 2023.

Herwyn mengingatkan tantangan demokrasi menjelang Pemilu 2029 tidak lagi terbatas pada pelanggaran konvensional.

Ancaman baru muncul dari ruang digital, mulai dari penyebaran hoaks politik, manipulasi artificial intelligence (AI), deepfake, propaganda tersegmentasi, hingga praktik buzzer terorganisir yang berpotensi memengaruhi opini publik, khususnya generasi muda.

“Perkembangan teknologi memungkinkan manipulasi suara, gambar, dan video secara masif. Literasi digital dan literasi demokrasi menjadi agenda penting yang harus melibatkan kampus, mahasiswa, dan lembaga pengawas pemilu,” ujarnya.

KULIAH UMUM - Anggota Bawaslu RI Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Dr Herwyn JH Malonda MPd MH tampil sebagai narasumber utama dalam kuliah umum bertema “Refleksi Hari Pendidikan Nasional: Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Literasi Demokrasi dan Partisipasi Politik Mahasiswa” di Aula Prof Syukur Abdullah, FISIP Unhas, Senin (11/5/2026). (Dok Dep Ilmu Politik Unhas)

Mahasiswa dalam sesi diskusi menyoroti menyempitnya ruang publik, kriminalisasi kritik, dan keterbatasan perlindungan bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran demokrasi.

Mereka menanyakan posisi Bawaslu dalam menjaga ruang demokrasi mahasiswa, yang tidak hanya terbatas pada konteks elektoral, tetapi juga mencakup kebebasan berekspresi dan berdiskusi isu sosial-politik di kampus.

Menanggapi hal itu, Herwyn menegaskan Bawaslu memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi melalui pengembangan dialog demokrasi dan pendidikan politik.

Lembaga ini juga tengah menjalin kemitraan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memperkuat perlindungan pelapor dan saksi kasus kepemiluan.

Herwyn mendorong kolaborasi lintas disiplin, khususnya antara ilmu politik dan komunikasi, untuk merumuskan strategi menghadapi disinformasi politik dan manipulasi digital yang semakin kompleks.

Ia menekankan pengawasan demokrasi tidak bisa hanya dibebankan pada institusi negara, melainkan memerlukan keterlibatan aktif mahasiswa dan masyarakat sipil sebagai bagian dari penguatan demokrasi partisipatoris.

Diskusi interaktif ini menjadi wadah refleksi sekaligus edukasi, dengan mahasiswa menyoroti tantangan demokrasi digital, kebebasan akademik, dan masa depan pengawasan pemilu di era teknologi informasi yang berkembang pesat. (*)