JAKARTA, UNHAS.TV - Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakkzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Para anggota dewan yang mengusulkan HMP yakni Fraksi PDIP 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi Nasdem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, dan Fraksi Partai Demokrat 18 orang

"Berdasarkan dokumen yang kita rekap, sesuai yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang," kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa. 

Menurut Saat Mustopa, jumlah 120 orang itu telah memenuhi dan melebihi syarat minimal 25 anggota dari lintas fraksi. "Sehingga dari sisi persyaratan itu sudah memenuhi dan karena itu pimpinan DPR RI akan menindaklanjuti dalam waktu yang terdekat."

Setelah penandatanganan HMP ini, proses tersebut akan diteruskan di Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus) untuk langsung dibacakan dan ditindaklanjuti pada paripurna yang dijadwalkan pada Kamis pagi pukul 10.00 WIB.

Usulan HMP ini merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (3) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu HMP atas dugaan bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden RI. 

Pimpinan DPR telah menerima usulan sesuai Pasal 211 UU MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, dan akan menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan serta mekanisme yang berlaku.

Surat Keterangan

Polemik bermula dari putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum, serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan yang digunakan sebagai syarat pencalonan cawapres pada Pilpres 2024. 

HMP telah diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3) yang dapat diajukan minimal 25 anggota DPR. Proses selanjutnya mencakup kajian pimpinan, pembahasan di rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus), lalu dibawa ke Rapat Paripurna (yang memerlukan kehadiran minimal 2/3 anggota dan persetujuan 2/3 yang hadir). Jika disetujui, usulan dapat diajukan ke MK, dan bila MK mengabulkan, proses berlanjut ke MPR.