MAKASSAR, UNHAS.TV - Pemerintah tengah mengevaluasi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang telah berjalan sejak awal tahun 2026.

Anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke atas berpotensi tidak lagi menerima program tersebut agar anggaran dapat diprioritaskan bagi kelompok yang lebih membutuhkan.

Evaluasi tidak hanya menyasar penerima manfaat. Badan Gizi Nasional juga disebut telah menutup 833 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang dinilai bermasalah.

Penutupan dapur MBG itu menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola, kualitas makanan, serta sistem pengawasan program.

Pemerintah berharap penataan tersebut membuat pelaksanaan MBG lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar itu dinilai perlu diawasi secara ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak yang mengalami keterbatasan pemenuhan gizi.

Rencana pengkajian ulang penerima MBG mendapat beragam tanggapan dari masyarakat. Salah seorang warga, Andi Ishan P menilai tujuan program tersebut pada dasarnya baik karena membantu memenuhi kebutuhan makanan anak-anak. Namun, ia masih mempertanyakan efektivitas pengelolaan sejumlah program pemerintah.

Salah seorang warga, Andi Ishan P. (Unhas TV / Venny Septiani)

Menurut Andi, program berskala besar berpotensi membebani keuangan negara apabila tidak diiringi perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang memadai. Ia juga menyoroti kemungkinan terjadinya penyimpangan apabila pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara terbuka.

“Sebenarnya program pemerintah bagus. Namun, secara pribadi saya masih kritis karena banyak program menggunakan anggaran besar dan belum tentu dikelola secara maksimal,” kata Andi saat ditemui di lingkungan Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (28/7/2026).

Andi mengatakan pejabat yang menjalankan program publik semestinya menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas. Pemerintah, menurut dia, perlu memastikan setiap kebijakan tidak berhenti sebagai pemenuhan janji politik, tetapi menghasilkan manfaat yang dapat diukur.

Prioritas bagi Keluarga Kurang Mampu

Mengenai wacana penghentian MBG bagi anak dari keluarga mampu, Andi menilai kebijakan tersebut dapat dipahami apabila pemerintah memiliki data penerima yang akurat.

Kondisi ekonomi setiap keluarga berbeda sehingga pembagian bantuan perlu mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing.

Ia mengatakan bantuan pemerintah pada prinsipnya diharapkan dapat dirasakan secara luas. Namun, ketika anggaran terbatas, anak-anak dari keluarga kurang mampu semestinya menjadi kelompok utama yang memperoleh manfaat.

“Kalau dilihat dari kondisi finansial, anak dari keluarga menengah ke atas mungkin tidak terlalu membutuhkan MBG. Program ini sebaiknya diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga menengah ke bawah,” ujarnya.

Meski demikian, penentuan penerima tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Pemerintah perlu menggunakan data sosial dan ekonomi yang valid agar anak yang seharusnya menerima bantuan tidak justru dikeluarkan dari daftar penerima.

Penutupan ratusan dapur MBG turut menjadi perhatian. Kebijakan tersebut dinilai dapat berdampak pada pekerja yang kehilangan mata pencaharian setelah tempat mereka bekerja dihentikan operasinya.

Karena itu, pemerintah diminta memikirkan nasib pekerja sekaligus menyelesaikan masalah yang ditemukan di setiap SPPG.

Di sisi lain, penutupan dianggap perlu apabila dapur tidak memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, kualitas gizi, atau ketentuan administrasi. Penghentian operasional dapat mencegah risiko yang lebih besar terhadap penerima manfaat.

(Venny Septiani Semuel / Unhas TV)