UNHAS.TV - Pada awal tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memerintahkan pemotongan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Langkah ini bertujuan untuk mengalihkan dana ke program-program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk mengatasi malnutrisi anak dan mendukung ekonomi lokal.
Namun, kebijakan ini menuai berbagai reaksi dan memicu diskusi luas di kalangan masyarakat dan pakar ekonomi. Salah satu dampak signifikan dari pemotongan anggaran ini adalah pengurangan drastis pada belanja kementerian dan lembaga negara.
Beberapa kementerian mengalami pemangkasan anggaran hingga 80%, seperti Kementerian Pekerjaan Umum yang terpaksa merumahkan 18 ribu pegawai kontrak akibat keterbatasan dana.
Selain itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan operasional dan pembayaran gaji pegawai.
Dikutip dari Reuters, kebijakan pemotongan anggaran ini memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa. Gerakan "Indonesia Gelap" muncul sebagai bentuk penolakan terhadap pengurangan anggaran yang dianggap mengancam masa depan pendidikan dan kesejahteraan generasi muda.
Para mahasiswa menyoroti bahwa pemotongan ini dapat melemahkan sistem pendukung sosial dan memperburuk kondisi pengangguran di kalangan pemuda.
Meskipun demikian, pemerintah berpendapat bahwa pemotongan anggaran ini diperlukan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak efisien dan mengalokasikan dana ke program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya menghilangkan pengeluaran yang dianggap mubazir, seperti perjalanan dinas yang tidak perlu dan kegiatan seremonial yang berlebihan.
Namun, para ekonom mengingatkan bahwa kebijakan ini harus direncanakan dengan matang agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan memastikan bahwa layanan publik yang vital tetap berjalan optimal.
Pada episode Unhas Speak Up kali ini, Dosen Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FISIP) Unhas, Dr. Andi Lukman Irwan, S.I.P., M.Si tampil membahas topik terkait efisiensi anggaran APBN 2025.
Diskusi ini akan mengupas secara mendalam mengenai latar belakang kebijakan efisiensi anggaran tersebut, urgensinya, serta apa yang ingin dicapai dari kebijakan ini.
Apakah efisiensi anggaran ini merupakan solusi yang tepat atau malah akan menciptakan masalah baru? Simak diskusinya yang lebih mendalam tentang dampak kebijakan ini terhadap ekonomi dan pembangunan Indonesia dalam tayangan #unhasspeakup berikut ini.
