MAKASSAR, UNHAS.TV - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menjadi tuan rumah kegiatan Studi Banding Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malang 2025.

Acara studi banding TP2DD Malang tersebut berlangsung di Hyatt Place Makassar, Jl. Jend. Sudirman No. 31, pada Rabu, 12 November 2025.

Studi banding tersebut menjadi sarana berbagi praktik terbaik antar daerah dalam upaya memperluas layanan digital yang transparan dan efisien.

Dalam kegiatan ini, Kepala UPT Pelayanan Pengelolaan Data dan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bapenda Makassar, Ibnu Munzier Hasri Gani, hadir sebagai narasumber.

Ibnu Munzier memaparkan pengalaman Makassar dalam mendorong digitalisasi sektor pendapatan daerah. 

Dalam paparannya, Ibnu Munzier menjelaskan bahwa digitalisasi pajak dan retribusi daerah telah menjadi fokus penting Pemerintah Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, integrasi data dan teknologi bukan hanya mendukung peningkatan pendapatan, tetapi juga menciptakan layanan publik yang lebih akurat dan mudah diakses masyarakat.

“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi bagaimana kita membangun sistem yang memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Makassar terus mendorong kolaborasi bersama perbankan dan instansi vertikal, termasuk Bank Indonesia, dalam memperluas kanal pembayaran nontunai.

Hal ini selaras dengan program nasional untuk membangun ekosistem keuangan digital di tingkat daerah.

“Kami membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya karena percepatan digitalisasi tidak bisa dikerjakan sendiri. Butuh sinergi antardaerah agar inovasi yang baik dapat direplikasi,” tambahnya.

Kegiatan ini diikuti jajaran TP2DD dari wilayah kerja KPw BI Malang yang datang untuk mempelajari penerapan digitalisasi pendapatan di Makassar.

Studi banding tersebut juga menjadi momentum memperkuat kerja sama antardaerah dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas tata kelola keuangan daerah.

Dengan terselenggaranya forum ini, Bapenda Makassar berharap pengalaman dan inovasi yang dibagikan dapat memberikan kontribusi bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem digital yang berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Bapenda Kota Makassar sendiri telah mengenalkan sistem pembayaran pajak kepada warga dengan memopulerkan aplikasi PAKINTA. (*)