MAKASSAR, UNHAS.TV - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersiap menggelar High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Novotel Grand Shayla, Makassar, Senin, 17 November 2025.

Agenda strategis ini menjadi forum penting untuk memperkuat komitmen percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) demi menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efisien, transparan, dan modern.

Pertemuan tersebut digelar dengan dukungan penuh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, serta Bank Sulselbar.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah menargetkan percepatan layanan pembayaran digital di seluruh sektor, termasuk retribusi, pajak daerah, dan transaksi layanan publik lainnya.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, dijadwalkan hadir membuka pertemuan yang juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Bank Indonesia, akademisi, hingga perwakilan perbankan.

High Level Meeting TP2DD ini diharapkan menjadi momentum mempercepat penerapan digitalisasi transaksi, sekaligus memperluas adopsi kanal pembayaran non-tunai di lingkup pemerintah kota.

Langkah ini dinilai krusial untuk menekan kebocoran penerimaan, meningkatkan akuntabilitas, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah, menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal teknologi, melainkan tentang peningkatan kualitas pelayanan kepada warga.

“Pertemuan TP2DD bakal fokus membahas akselerasi digital. Digitalisasi itu soal memudahkan masyarakat, bukan mempersulit. Kami ingin semua layanan pajak dan retribusi bisa diakses dengan cepat, transparan, dan tanpa kerumitan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Bapenda Makassar telah menyiapkan sejumlah inovasi dalam penerimaan pajak berbasis digital dan siap mengintegrasikannya secara penuh melalui agenda TP2DD ini.

“Kami membangun sistem, bukan sekadar aplikasi. Semua perangkat harus terhubung, datanya rapi, dan layanan publiknya terasa manfaatnya,” kata Andi Asminullah.

Dalam forum besok, Bapenda bersama Bank Indonesia juga akan memaparkan perkembangan implementasi ETPD di Makassar, termasuk strategi memperluas penggunaan QRIS di pusat pelayanan publik dan unit-unit pendapatan.

Pemerintah Kota Makassar menargetkan High Level Meeting ini melahirkan peta jalan baru percepatan digitalisasi daerah. Harapannya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait semakin solid dalam membangun ekosistem transaksi non-tunai yang aman, efisien, dan terintegrasi.

Agenda ini menjadi tonggak penting menuju Makassar sebagai kota modern berbasis digital, sekaligus komitmen pemerintah dalam memberikan layanan publik yang makin profesional dan akuntabel. (*)