MAKASSAR, UNHAS.TV - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional yang dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi sekaligus mendukung upaya penanganan stunting dan malnutrisi.

Namun, di balik tujuan tersebut, keberhasilan program dinilai sangat bergantung pada tata kelola, ketepatan sasaran, pengawasan, dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaannya.

Persoalan tersebut dibahas dalam kegiatan Bincang Dinamika Publik (Bidik) Lembaga Dialektika Haluan Kebangsaan (LeDHaK) Universitas Hasanuddin (Unhas) 2026 di Aula Prof Dr Latanro, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Sabtu (29/8/2026).

Kegiatan Bidik LeDHak Unhas mengangkat tema “Mengkaji Arah Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Efisiensi Fiskal dan Optimalisasi Tata Kelola Menuju Kebijakan yang Berkelanjutan”.

Diskusi menghadirkan Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni FEB Unhas Prof Dr Musran Munizu SE MSi MAP, Ketua Bidang Kajian Strategis PP Forum GenRe Sulawesi Selatan Dini Nur Aulia, serta Ketua OSIS SMAN 1 Makassar periode 2025/2026, Maulana Al Azima.

Prof. Musran Munizu menilai tantangan terbesar dalam pelaksanaan MBG justru berada pada tahap implementasi teknis.

Menurutnya, sebuah program dapat dirancang dengan baik di atas kertas, tetapi menjadi jauh lebih kompleks ketika dijalankan dalam skala besar dan melibatkan anggaran yang sangat tinggi.

“Pada saat direncanakan, programnya baik-baik saja. Tapi ketika diimplementasikan, teknisnya itu bisa menjadi sangat-sangat rumit. Apalagi melibatkan dana yang sangat besar,” ujar Musran.

Ia menyebut target penerima manfaat MBG mencapai sekitar 82,9 juta orang. Dengan besarnya cakupan tersebut, kebutuhan pengeluaran harian diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun hingga Rp1,2 triliun.

Menurut Musran, efisiensi dalam skala kecil sekalipun dapat memberikan dampak fiskal yang signifikan. Efisiensi sebesar satu persen, misalnya, berpotensi menghasilkan penghematan sekitar Rp12 miliar, sedangkan efisiensi lima persen dapat membuka ruang fiskal sekitar Rp60 miliar.

BINCANG PUBLIK - Prof Musran Muniza tampil sebagai narasumber dalam Bincang Dinamika Publik (Bidik) Lembaga Dialektika Haluan Kebangsaan (LeDHaK) Unhas di Aula Prof Dr Latanro, Pascasarjana FEB Unhas, Sabtu (29/8/2026). (Unhas TV / Kautsar Ardiansyah R)

“Kalau efisiensi satu persen saja, negara bisa berhemat sekitar Rp12 miliar. Kalau sampai lima persen, negara bisa berhemat sekitar Rp60 miliar. Itu yang menjadi ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan untuk program-program prioritas,” jelasnya.

Selain persoalan fiskal, Musran juga menyoroti aspek tata kelola dan pembagian kewenangan dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai potensi konflik kepentingan dapat muncul apabila satu lembaga menjalankan fungsi regulator sekaligus operator.

“Kalau kita bicara tata kelola, berkaitan dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, itu masih belum seperti yang kita harapkan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya memikirkan keberlanjutan program dalam jangka panjang, termasuk bagaimana kebijakan MBG tetap dapat berjalan ketika terjadi pergantian kepemimpinan.

MBG di Mata Generasi Muda