Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Dr. Andi Nur Baumasseppe Mappanyompa, SE., MM. (dok Unhas.TV)

Lebih lanjut, ia menyarankan agar BPI Danantara memiliki strategi investasi yang jelas dengan membagi portofolio ke berbagai sektor, termasuk startup yang memiliki potensi tinggi.

Harus ada perhitungan rasio finansial yang jelas untuk menentukan proporsi investasi antara BUMN dan perusahaan swasta.

“Untuk meminimalisir risiko, regulasi harus diperkuat dan melibatkan lembaga yang memiliki kompetensi dalam investasi, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Meskipun tidak harus terstruktur, tetapi fungsi pengawasan harus ada,” jelasnya.

Dalam hal pengelolaan, Andi Nur menekankan bahwa BPI Danantara sebaiknya dikelola oleh orang-orang Indonesia yang memiliki pengalaman dalam investasi global. 

“Idealnya, orang-orang yang mengelola lembaga ini adalah mereka yang sudah berpengalaman di perusahaan investasi top dunia dan memiliki standar manajemen internasional. Jika ada tenaga ahli dari luar negeri, cukup satu orang sebagai penasihat, tetapi kendali utama tetap di tangan Indonesia,” tambahnya.

Dampak dari BPI Danantara diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor-sektor potensial dan menghindari penyuntikan dana ke BUMN yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

Dengan meningkatnya investasi di perusahaan yang memiliki prospek tinggi, diharapkan tenaga kerja bertambah dan pendapatan negara dari pajak juga meningkat.

BPI Danantara membawa harapan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, keberhasilan lembaga ini sangat bergantung pada kesiapan regulasi dan strategi investasi yang matang.

“Sebaiknya tidak terburu-buru dalam mengelola dana dalam jumlah besar. Mulailah dengan investasi skala kecil terlebih dahulu, sambil terus memperkuat sistem dan regulasi,” pungkasnya.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan terstruktur, BPI Danantara memiliki peluang besar untuk menjadi motor penggerak investasi nasional, sekaligus menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia. (*)

(Andrea Ririn Karina/Unhas.TV)